Bandungkita.id – KBB Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional ternyata menghadapi berbagai kendala di lapangan. Di sejumlah wilayah KBB, pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terindikasi mangkrak dan tidak berlanjut, menimbulkan kekhawatiran serta kekecewaan dari warga dan pemerintah desa.
Penelusuran Bandungkita.id menemukan bahwa beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat. Sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana.
Salah satu kasus mencolok terjadi di Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin. Di lokasi tersebut, pembangunan dapur MBG hanya sampai pada tahap pemasangan pondasi dan bata ringan setinggi satu meter, lalu ditinggalkan tanpa kejelasan.
“Sudah lama ditinggalkan, tidak dilanjutkan,” ujar pemilik warung di sekitar lokasi.
Tak hanya meninggalkan proyek, perusahaan pelaksana juga disebut menyisakan utang kepada beberapa pihak.
“Masih ada sisa kontrakan yang belum dibayar untuk penampungan pekerja,” tambah pemilik warung.
Seorang warga lainnya menyebut, “Ke toko bangunan juga masih banyak yang belum dibayar.”
Kepala Desa Nanggerang, Wibowo, menyampaikan kekhawatirannya atas dampak proyek mangkrak ini terhadap anak-anak sekolah.
“Kalau pembangunan dapur seperti ini, kapan anak-anak bisa menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah?” ujarnya.
Ironisnya, dapur MBG yang mangkrak tersebut telah terdaftar resmi di portal BGN dengan ID SPPG: YUKHO8LA. Status ini justru menyulitkan desa untuk menerima tawaran pembangunan dari yayasan lain.
“Sudah ada beberapa yayasan yang menawarkan pembangunan dapur, tapi kami tidak bisa memutuskan karena yang lama masih terdaftar di BGN,” jelas Wibowo.
Fenomena serupa juga ditemukan di desa-desa lain di Kecamatan Cililin, seperti Rancapanggung, Bongas, dan Mukapayung. Lokasi-lokasi tersebut telah terdaftar di portal BGN, namun tidak menunjukkan adanya aktivitas pembangunan.
Warga pun mulai berspekulasi bahwa pemasangan spanduk dan penandaan lokasi hanya bertujuan untuk memblokir pihak lain agar tidak masuk.
“Sepertinya hanya untuk blocking lokasi dan canalisasi data penerima manfaat,” kata Dodi, warga Cililin.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai proyek besar dengan anggaran ratusan triliun rupiah dinilai sangat menggiurkan secara bisnis.
“Tidak menutup kemungkinan di lapangan terjadi praktik serakahnomic,” pungkas Dodi.
(Gondrong/Bandungkita.id)
Comment