Kini KPK Duga Aset Negara Dijual, Warga: Terendam Janji
BandungKita.id – Bandung Barat
Megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional, kini menghadapi dua sorotan tajam: dugaan korupsi pengadaan lahan dan derita warga Bandung Barat yang terpinggirkan oleh pembangunan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki praktik penjualan aset negara kembali kepada negara oleh oknum tertentu dalam proyek Whoosh. “Seharusnya itu milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” tegas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (11/11/2025). KPK telah mengantongi nama-nama terduga pelaku, namun belum mengungkap identitas maupun lokasi lahan yang dimaksud.
VIDEO PILIHAN
“Seharusnya itu milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” tegas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Penyelidikan ini dipicu oleh pernyataan eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut adanya mark up dalam proyek KCJB. KPK pun membuka penyelidikan sejak akhir Oktober 2025.
VIDEO PILIHAN
“Saya sudah bilang, ada tanah negara yang dijual kembali ke negara,” ujar Mahfud dalam pernyataan yang viral di media sosial.
Namun di balik skandal elite, warga Bandung Barat telah lama menanggung dampak langsung pembangunan. Sejak proyek KCIC dimulai, banjir menjadi tamu rutin di kampung-kampung yang sebelumnya bebas genangan. Di Kampung Kebon Kalapa, Desa Kertajaya, Padalarang, 17 rumah terendam pada Mei 2023. Warga menyalahkan saluran air buatan KCIC yang sempit dan tertutup.
GALERI PHOTO DAN BERITA TERKAIT
“Dulu selokan terbuka, sekarang tertutup dan sempit. Air tak punya jalan,” kata Darmanto, warga setempat.
Kampung Lebaksari, Desa Mekarsari, Ngamprah, juga mengalami banjir tahunan sejak 2019. Warga memasang spanduk protes, menuntut Pemkab Bandung Barat dan KCIC bertanggung jawab. “Kami lelah kebanjiran,” tulis salah satu spanduk yang viral di media sosial.
ARTIKEL PILIHAN
BREAKING NEWS…Gara-gara Proyek KCIC, Wilayah KBB Dikepung Banjir Parah
Terdampak Proyek KCIC, 5 Ruang Kelas di SMPN 1 Ngamprah Akan Dirubuhkan
Underpass Padalarang bahkan sempat lumpuh total akibat banjir. Meski pejabat daerah dan kepolisian turun langsung, solusi jangka panjang belum terlihat. PT KCIC sempat mengklaim kontribusi sosial melalui pembangunan jalan sepanjang 27 km, namun bagi warga yang kehilangan rumah dan rasa aman, itu belum cukup. “Kami sudah bangun jalan, itu bagian dari tanggung jawab sosial kami,” ujar perwakilan KCIC.
Proyek strategis nasional seharusnya membawa manfaat, bukan malapetaka. Ketika pembangunan mengabaikan suara warga dan menggerus aset negara, maka yang tersisa bukan kemajuan, melainkan ketimpangan.
Perlu diketahui, Kepala daerah yang paling lantang adalah Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, bagaimana tidak, bandungkita.id mengutip saat itu Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna bersikukuh menolak proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta yang melintasi wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menurutnya, KBB dan masyarakatnya sangat tidak memerlukan Kereta Cepat. Terlebih, kata dia, proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta hingga kini belum memberikan manfaat maupun dampak positif bagi KBB.
Yang terjadi, kata Aa Umbara, proyek Kereta Cepat justru menimbulkan keresahan dan dampak sosial di masyarakat. Contohnya, kata dia, banyak masyarakatnya yang harus tergusur, berkurangnya lahan terbuka hijau, kehadiran pekerja asing dan masalah sosial lainnya.
“Saya tegaskan KBB tidak perlu Kereta Cepat. Meskipun ini proyek strategis nasional tapi kalau enggak ada manfaat buat masyarakat saya untuk apa,” tegas Aa Umbara di Ngamprah, Rabu (24/10/2018).
Proyek Kereta Cepat, kata dia, juga membuat warga KBB seperti terasing di daerahnya sendiri.
Menurutnya, ia tidak bermaksud membangkang terkait proyek nasional ini, namun harus ada komunikasi yang jelas dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) kepada pemerintah daerah.
Terlebih KBB menjadi salah satu wilayah yang dilalui trase Kereta Cepat tersebut. Bahkan groundbreaking proyek ini oleh Presiden Jokowi juga dilakukan di KBB. Sehingga, sangat tidak etis jika pemerintah daerah tidak diajak komunikasi dalam penataan kawasannya.
Aa Umbara juga merasa tidak dihargai ketika beberapa waktu lalu yang datang ke pihaknya adalah konsultan perwakilan PT KCIC. Saat itu mereka menyampaikan akan membangun berbagai sarana dan prasarana di KBB.
Tapi ketika ditanyakan soal kebijakan, kata Aa Umbara, utusan KCIC itu tidak bisa memutuskan. Padahal dirinya ingin kepastian soal manfaat apa yang akan dirasakan warga KBB. Jika hanya kompensasi Rp16,5 miliar, nilai itu dianggap tidak sebanding dengan dampak sosial yang muncul.
“Jangankan Rp16,5 miliar, mau ngasih Rp50 miliar juga kami tolak. Yang kami inginkan adalah peningkatan infrastruktur jalan dari Cikalongwetan sampai Cisarua,” tuturnya.
Menurutnya, KCIC juga sudah mengajukan kawasan perkebunan Walini di Kecamatan Cikalongwetan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan meminta perluasan lahan dari asalnya 1.270 hektare menjadi 2.800 hektare.
Perizinan untuk KEK itu ada di Pemkab Bandung Barat, tapi dengan ketidakjelasan kompensasi apa yang akan diberikan ke KBB maka pihaknya tidak akan memasukkan itu dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) KBB.
“Perizinannya kan ada di kami (KEK), tapi tidak kami masukkan dalam revisi RTRW. Biarkan saja, wong sampe sekarang saya sudah jadi bupati atau saat menjabat Ketua DPRD KBB, belum pernah bertemu Direktur KCIC,” kata Aa Umbara.
BandungKita.id akan terus mengawal kasus ini. Karena pembangunan tanpa keadilan adalah kemunduran yang disamarkan.
Sumber kutipan:
MetroTVNews – Penyelidikan KPK soal aset Whoosh Kompas.com – Pernyataan Mahfud MD soal tanah negara AyoBandung – Warga Padalarang terdampak banjir proyek KCIC InilahKoran – Protes warga Ngamprah soal banjir KCIC.co.id – Pernyataan CSR pembangunan jalan
Comment