LIPSUS Menakar Potensi Sisi Gelap Gen-Z
BANDUNGKITA.ID – Rencana penggunaan anggaran pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2026 kini berada di bawah “radar” kritik. Berdasarkan rancangan KUA-PPAS, alokasi untuk sektor pendidikan hanya dipatok sebesar Rp626,1 miliar atau setara 17,55 persen dari total belanja daerah Rp2,9 triliun. Angka ini secara terang-terangan menabrak amanat PP No. 18 Tahun 2022 yang mewajibkan minimal 20 persen APBD untuk pendidikan.
Tentu hal diatas adalah penyesuaian dari kebijakan pengurangan fiskal pemerintah pusat. Direktur Jamparing Institute, Dadang Risdal Azis, menilai fenomena ini sebagai alarm keras bagi masa depan kualitas manusia di Bandung Barat, yang kemudian masih kesulitan dalam isu kedaulatan fiskal dalam menentukan proyeksi tambahan pendapatan asli daerah.
“Tahun 2023 dan 2024 anggaran KBB masih di atas Rp1,1 triliun atau sekitar 33 persen. Tapi di 2026, angkanya merosot tajam hingga separuhnya. Ini bukan sekadar penurunan, melainkan krisis alokasi yang nyata,” tegas Risdal kepada bandungkita.id.
Paradox Partisipasi: Belanja SDM yang Terabaikan
Dalam percakapan di sebuah kafe di bilangan Jalan Al-Fathu, Soreang, Risdal menyoroti sisi gelap lain dari kebijakan anggaran ini. Ia melihat adanya anomali dalam partisipasi masyarakat. Selama ini, usulan masyarakat seringkali hanya bertumpu pada pembangunan fisik, sementara program peningkatan kapasitas SDM dan penguatan karakter justru sepi peminat.
“Ada peristiwa sosial yang ironis di Bandung Raya, khususnya KBB. Masyarakat kita sangat vokal meminta jalan mulus atau drainase, tapi minim partisipasi ketika bicara belanja program peningkatan kapasitas SDM atau penguatan karakter. Padahal, urusan karakter ini seharusnya masuk dalam jendela prioritas pendidikan dan kepemudaan.
Akibatnya, pemerintah pun merasa ‘aman’ saat memangkas anggaran pendidikan karena tidak ada tekanan kuat dari publik untuk urusan SDM,” ungkap pria yang juga akrab disapa Daris ini.
Minimnya kepedulian publik terhadap “belanja karakter” ini, menurut Risdal, menciptakan celah besar bagi munculnya berbagai masalah sosial.
Perspektif Kriminalitas dan Bagian Penting Politik Anggaran
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Kriminolog Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Nandang Sambas sebelumnya. Dalam wawancara khusus dengan Bandungkuta.id, Ia menilai bahwa rentetan peristiwa kriminalitas remaja di Bandung Barat belakangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan dampak langsung dari kebijakan politik anggaran daerah yang tidak berpihak pada pembangunan manusia.
Bagi Prof. Nandang, kebijakan anggaran adalah instrumen pencegahan kejahatan (crime prevention) yang paling fundamental. Ketika anggaran pendidikan dan pembinaan karakter “dianaktirikan”, maka negara sebenarnya sedang membiarkan bibit-bibit penyakit sosial tumbuh subur.
“Kebijakan politik anggaran yang hanya fokus pada infrastruktur tanpa investasi serius di bidang moral dan etika adalah kebijakan yang pincang. Dampaknya bukan sekarang, tapi nanti, dalam bentuk tawuran, kriminalitas anak di bawah umur, hingga degradasi moral guru dan murid. Politik anggaran adalah hulu, dan peristiwa kriminalitas di lapangan adalah hilirnya,” jelas Prof. Nandang dalam perspektif kriminologinya.
Visi “AMANAH” yang Terancam Menjadi Slogan
Risdal kembali menegaskan bahwa jika penurunan anggaran ini tetap dipaksakan, maka visi “Bandung Barat AMANAH” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) hanya akan berakhir di atas kertas.
“Visi Amanah menekankan SDM unggul dan berakhlak. Tapi bagaimana mungkin itu terwujud jika fondasi anggarannya dipangkas habis-habisan? Ini kontradiktif. KBB tidak bisa bekerja parsial. Kepala daerah dan legislatif harus paham bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan beban belanja yang bisa dipotong seenaknya saat fiskal sedang turun,” tegas Risdal.
Dari narasi yang dibangun, Redaksi menilai, pandangan para narasumber kali ini tengah membangun kesadaran kita semua, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat Bandung Barat untuk mulai mengubah pola pikir dari sekadar meminta pembangunan fisik menuju pengawalan anggaran karakter daerah dan sumberdaya manusianya.
Bahkan risdal mengingatkan kembali spirit “Sareundeuk Saigel, Sabobot Sapihanean” agar Bandung Barat tidak terjebak secara monolog pembangunan, tapi juga kuat secara aspirasi membangun mentalitas dan moralitas seluruh element.
Jika tidak ada perbaikan dalam rencana anggaran 2026 ini, KBB dikhawatirkan akan kehilangan momentum emas untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga beradab secara sosial.
Catatan Redaksinya adalah: konsep pentahelix menjadi pilihan pintu keluar yang bisa dibangun untuk menyiasati persoalan fiskal KBB, dari Kolaborasi akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media, menjadi jalqn gotong royong pelibatan dalam penyelarasan Visi Misi Amanah tanpa bertumpu pada persoalan pengurangan anggaran, semoga dorongan moral kinerja Asn dan hadirnya kebijakan yang konkrit dalam situasi ini menjadi momentum kebangkitan.
Bangkit untuk melahirkan “Sareundeuk Saigel, Sabobot Sapihanean” yang lahir dari konsep Pentahelix, bergerak sebagai model pembangunan KBB yang Wibawa Mukti Kerta Raharja.
(Dhomz/Bandungkita》Bangkit.id)
Comment