BANDUNG, BandungKita.id – Sebuah status WhatsApp yang diunggah akun Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jabar mendadak jadi buah bibir. Di tengah gegap gempita kebijakan Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan hakim, terselip curhatan bernada satir yang justru menyasar masyarakat dan jurnalis sebagai elemen “kontrol sosial”.
Menyalahkan Kontrol Sosial?
Dalam unggahan status whatsapp KasiPenkum, terlihat jelas nada kekecewaan yang mendalam. Pengunggah menyoroti bagaimana publik terus mencecar kinerja korps Adhyaksa, namun abai terhadap realita hidup para jaksa, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil.
“Kita yang dikejar perkembangan dari kontrol sosial, tetapi enggak pernah melihat kesejahteraan yang di pelosok,” tulisnya, seolah menunjuk hidung para aktivis dan jurnalis yang dianggap hanya menuntut hasil tanpa peduli pada proses dan fasilitas. Kalimat penutup “+62 keren👍” menjadi puncak sindiran atas apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan sikap masyarakat terhadap institusinya.
Dilema Jaksa: Kasus Besar vs Amukan Publik
Sentilan ini muncul di tengah situasi di mana jaksa seringkali berada di posisi sulit. Di Jawa Barat dan tingkat nasional, kita melihat bagaimana jaksa bekerja keras menangani kasus-kasus sensitif—mulai dari korupsi kakap hingga kasus pidana umum yang viral di media sosial.
Seringkali, ketika tuntutan jaksa dianggap “terlalu ringan” oleh netizen, gelombang hujatan langsung menyerbu. Namun, di sisi lain, saat jaksa menuntut maksimal, tekanan dari pihak-pihak berkepentingan pun tak kalah hebat. Fenomena “pengadilan media” inilah yang nampaknya memicu kegerahan sang Kasi Penkum.
Baginya, publik seolah-olah hanya mau menerima “produk hukum” yang memuaskan dahaga amarah medsos, tanpa pernah mau tahu bahwa di balik itu ada jaksa-jaksa di daerah yang mungkin harus bersidang dengan fasilitas seadanya dan tunjangan yang jauh dari kata mewah jika dibandingkan dengan kenaikan gaji drastis di lembaga peradilan sebelah.
Moralitas Abdi Negara di Ruang Digital
Sebagai “corong” informasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, status ini memantik perdebatan moral. Apakah etis seorang abdi negara menyalahkan masyarakat yang menjalankan fungsi kontrolnya? Ataukah ini justru kejujuran yang jujur dari seorang manusia yang lelah karena institusinya selalu dijadikan sasaran tembak tanpa pernah dibela kesejahteraannya?
Garis moralitasnya jelas: sebagai abdi negara, tuntutan kinerja adalah kewajiban mutlak. Namun, unggahan ini adalah pengingat keras bahwa loyalitas juga butuh logistik, dan integritas butuh apresiasi yang pantas bukan sekadar tuntutan tanpa henti dari layar ponsel masyarakat “+62”.
Hingga saat ini, redaksi masih menanti respons resmi dari Kejati Jabar apakah narasi ini merupakan sikap personal atau representasi kegelisahan kolektif para jaksa di Jawa Barat. (Red/BandungKita)
Comment