oleh

Bupati KBB Aa Umbara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

BandungKita.id, KBB – Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna berkomitmen menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu bertekad akan menjadikan Pemkab Bandung Barat bersih dari berbagai jenis perilaku menyimpang terutama bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk pungutan liar (pungli).

Salah satu cara konkret yang dilakukan Aa Umbara yakni dengan mewajibkan seluruh anak buahnya, pejabat dan ASN di Pemkab Bandung Barat untuk melaporkan harta kekayaannya masing-masing.

Hal tersebut, ujar Bupati, sesuai dengan Peraturan KPK No 7 Tahun 2016. Sebagai bentuk keseriusannya, Bupati Aa Umbara turun langsung untuk menyosialisasikan aturan tersebut sekaligus sosialisasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (ELHKPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ballroom Gedung B Pemkab Bandung Barat, Rabu (7/11/2018).

Acara sosialisasi ELHKPN tersebut disupervisi langsung oleh KPK dengan menurunkan dua pematerinya yakni Rizki Amalia dan Arum Retno Sari. Para pejabat dan ASN Pemkab Bandung Barat tampak serius dan seksama mengikuti materi yang disampaikan KPK.

“Tujuan pelaporan LHKPN ini yaitu untuk mencegah terjadinya tindakan KKN yang sudah jadi komitmen kami di Pemkab Bandung Barat,” kata Aa Umbara didampingi Kepala Inspektorat KBB, Yadi Azhar kepada BandungKita.id, usai acara sosialisasi.

Aa Umbara juga menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat dalam melaporkan harta kekayaan mereka melalui e-filling.

Dari total sekitar 220 pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bandung Barat, ternyata saat ini baru 61 pejabat eselon yang sudah melaksanakan pelaporan LHKPN.

“Pelaporan LHKPN ini memang tidak dikenakan tindak pidana, namun ini sudah menjadi kewajiban bagi kita penyelenggara negara” ujar Bupati Aa Umbara.

Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, Aa Umbara menginstruksikan para pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk segera mengisi dan melaporkan harta kekayaan mereka melalui aplikasi e-filling.

Menurutnya, pejabat eselon yang wajib melaporkan LHKPN adalah pejabat eselon Eselon IIa, Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb, Penjabat fungsional auditor, dan Pokja ULP yang totalnya sebanyak 220 orang.

Bupati yang berpasangan dengan artis Hengky Kurniawan ini meminta agar para pejabat yang merupakan penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN segera melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan cara mengisi e-filling.

“Enggak susah kok, cuma males aja mungkin. Tinggal buka e-filling, klik lalu masukin email kita. Lalu tinggal isi. Saya juga pernah ngisi waktu kemaren pemilu dan kalau sampai tanggal 30 November belum juga, saya akan memberikan sanksi tegas,” ujar Bupati KBB yang baru 53 hari dilantik itu. (ZEN/Advertorial)

Komentar