by

Jalani Sidang Pledoi, Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian KBB Berurai Air Mata

BandungKita.id, BANDUNG – Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Barat, Weti Lembanawati dan Eks Kepala Bapelitbangda, Adiyoto menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan dugaan kasus tindak pidana korupsi suap kepada Bupati KBB periode 2013-2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (26/11/2018).

Weti yang hadir dengan mengenakan hijab warna hijau tua berpolet hitam, tak berhenti meneteskan air mata saat membacakan nota pembelaan. Ia merasa menyesal atas semua perbuatanya, meminta maaf kepada semua pihak, serta memohon kepada majelis hakim dapat memberi keringanan hukuman.

“Saya menyesal atas perbuatan ini, semoga majelis hakim dapat mencabut tuntutannya. Jika pun harus menjatuhi hukuman, semoga memberi keringanan yang tetap berlandaskan pada azas keadilan,” kata Weti sambil sesekali mengusap air matanya.

 

Sidang pledoi kasus iuran SKPD

 

Seperti diketahui Weti dan Adiyoto diduga adalah dua orang yang tunjuk mantan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai “pengepul” uang setoran dari 17 SKPD pada bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018, untuk keperluan pencalonan Elin Suharliah dan Maman Sulaiman Sunjaya.

Selain itu, uang setoran dari SKPD tersebut diduga digunakan untuk membayar survei Indopoling dan mendongkrak elektabilitas calon. Jaksa mengakatan pada perjalanannya, Weti dan Adiyoto menunjuk kurir bernama Caca Permana dan Aang guna mengumpulkan uang setoran.

Atas tindakan tersebut, Jaksa menuntut terdakwa Weti dengan hukuman selama 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 jut subsider 3 bulan. Sedangkan kepada Adiyoto, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam persidangan tersebut, Penasehat Hukum Weti dan Adiyoto meminta kepada majelis hakim dapat mempertimbangkan lalu mencabut semua tuduhan suap kepada kedua terdakwa. Pasalnya, Weti dan Adiyoto dinilai tidak pernah menerima uang secara langsung, serta tidak adanya bukti dan saksi yang dapat menguatkan.

“Mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan. Saya tidak berniat secara sadar untuk melakukan perbuatan itu. Hal tersebut hanya bentuk loyalitas dan ketaatan kepada pimpinan. Kami sebagai bawahan mau tidak mau, harus menurut permintaan pimpinan,” jelasnya.***(RES)

Comment