by

Bedah Sejarah Supersemar, Ini Kata Mahasiswa Telkom University

BandungKita.id, BANDUNG – Badan eksekutif mahasiswa (BEM) Telkom University menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati 53 tahun terbitnya surat perintah 11 Maret (Supersemar). Diskusi yang digelar pada Rabu malam (13/3/2019) tersebut, mengusung tema Bedah Sejarah.

Menurut salah satu ke pemateri, Nanang menjelaskan nilai yang perlu diambil dalam memperingati terbitnya Supersemar adalah masyarakat perlu bijak melihat sejarah bangsa indonesia.

“Jangan sampai kita menjadi terpecah belah karena mendebatkan masa lalu negara Indonesia, yang memang secara teraturnya kan berbeda-beda, jadi beda pendapat boleh tapi jangan sampai melibatkan terjadinya konflik,” kata Nanang, dalam diskusi yang digelar di salah satu kafe di Jalan Ambon, Kota Bandung.

Baca juga: Dihadang Kelompok Tertentu, Rocky Gerung Terpaksa Naik Ambulans dan Pakai Masker Demi Hadiri Seminar di Sebuah Kampus

Kesalahpahaman masyarakat dalam mencerna sejarah, seringkali berujung pada konflik horizontal. Bahkan, tak jarang berbuntut saling serang terutama kaitannya menjelang pemilihan umum 2019.

Masyarakat yang ingin memilih salah satu pasangan melihat latar belakang sejarah dari kedua pasangan tersebut dan hal itu, kata Nanang, merupakan hal yang lumrah. Namun, yang lebih penting adalah bukan sekedar kampanye dan memilih salah satu pasangan capres-cawapres, tapi sejauh mana masyarakat siap konsisten mengawal kebijakan pemerintah, siapapun yang akan memimpin pasca 17 April.

“Jangan sampai masyarakat kita itu mengampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres, tapi ketika pilihannya tidak menang atau menang sekalipun justru tidak mengawal kebijakan-kebijakan yang nantinya bergulir, ini kan bahaya,” kata Nanang.

Diskusi itu juga turut dihadiri imam besar The Panas Dalam, Pidi Baiq dan masyarakat lainnya. Ditemui usai acara, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Telkom University, Yusuf Sugiyarto mengatakan mahasiswa memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan pemerintah ke depan.

Dengan modal pengetahuan yang dinilai lebih dari pada masyarakat umum, maka sudah menjadi kewajiban agar mahasiswa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kesulitan menyampaikan keresahannya. “Posisi kita mau seperti apapun tetap menjadi mitra kritis pemerintah sehingga kita tidak mungkin menilai calon, terutama capres-cawapres secara berat sebelah, siapapun yang terpilih yang kita kawal kebijakannya seperti apa,” kata Yusuf.

Baca juga: Gelar Diskusi, FAGI Beberkan Sederet Masalah Pendidikan di Jawa Barat

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, pemerintahan saat ini dinilai cukup terbuka dalam menerima masukan terutama yang disampaikan oleh mahasiswa. Namun masih lemah dalam tindak lanjut atas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.

“Kaitanya dengan Supersemar, pada intinya kita tidak ingin ada lagi pembatasan terhadap suara-suara kritis kepada pemerintah terutama dari kalangan mahasiswa yang itu terjadi pada masa kepemimpinan soeharto paska terbitnya supersemar pada 1966 sampai tumbang nya orde baru sekitar 1998 sampai 1999,” pungkasnya. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)

Editor: Dian Aisyah

Comment