oleh

Diminta Tanda Tangani Surat Pernyataan Mundur, PHK Sepihak Mengancam Karyawan Borma : Ini Tanggapan Manajemen Borma

BandungKita.id, NGAMPRAH – Pegawai perusahaan ritel Borma Toserba yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan aturan yang dinilai sangat merugikan para pegawai. Pasalnya, para pegawai diminta menandatangani surat pernyataan yang isinya para pegawai dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau diminta mundur.

Menurut salah seorang pegawai, aturan yang ditetapkan Borma itu membuat para pegawai sangat tidak nyaman ketika bekerja. Sebab, mereka bisa diberhentikan kapan saja oleh pihak manajemen Borma bila sedikit saja melakukan kesalahan.

Tak hanya itu, menurut sejumlah pegawai, aturan yang diberlakukan manajemen Borma dengan mewajibkan para pegawainya menandatangani surat pernyataan bersedia mundur atau dikeluarkan merupakan aturan mendadak dan dilakukan tanpa ada sosialisasi.

“Seluruh pegawai baik yang kontrak dan tetap harus tanda tangani surat pernyataan di atas materai. Isinya sangat subjektif dan membuat pegawai tidak nyaman,” ujar salah satu pegawai Borma yang enggan disebutkan namanya.

Beberapa poin yang terdapat dalam surat pernyataan yang harus ditandatangani para pegawai Borma itu diantaranya mewajibkan seluruh pegawai mengamalkan pelayanan 5-S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).

Lalu poin lainnya menyebutkan, jika direksi atau manajemen Borma mendapatkan komplain dari konsumen terhadap sikap pegawai, maka direksi berhak memberikan sanksi hingga diminta mengundurkan diri dari Borma.

BACA JUGA :

Warga Permata Heboh “Telur Aneh”, Kabarnya Telur Dibeli di Tempat Belanja Ini

 

 

Rugikan Pedagang Kecil, Minimarket di Cimahi Dilarang Buka 24 Jam : Ini Jam Operasional Menurut Pemkot Cimahi

 

Dijelaskan karyawan yang sudah lebih dari 7 tahun bekerja di Borma tersebut, pemberlakuan surat pernyataan itu berawal dari adanya komplain konsumen terhadap direksi.

“Tapi itu versi direksi. Dalihnya karena Borma enggak mau tercoreng nama perusahaannya,” kata pria yang sudah diangkat menjadi karyawan ini.

Namun statusnya yang sudah menjadi karyawan bukan jaminan ia akan “aman” bekerja di Borma. Ia khawatir dirinya yang sudah mengabdi lebih dari tujuh tahun akan dengan mudah didepak hanya karena alasan ada komplain dari konsumen.

“Aturan tersebut berlaku di seluruh Borma. Saat ini seluruh pegawai tengah was-was atas aturan yang dikeluarkan sepihak tersebut. Para karyawan jadi enggak nyaman. Sebab, pegawai terancam di-PHK sepihak dan bisa di-PHK kapan saja,” ujar dia.

Ilustrasi logo Borma (foto:net)

“Saya sendiri (sudah karyawan) merasa berat. Apalagi pegawai kontrak. Sanksi paling ringan SP1 dan dipindah kerjakan untuk pegawai tetap. Sedangkan untuk pegawai kontrak, langsung diputus kerja,” katanya menjelaskan sanksi yang diancamkan Borma untuk para pegawainya.

Sementara itu, Mediator Hubungan Industrial Disnaker KBB, Agung Nugroho mengatakan bahwa pemberhentian kerja secara sepihak sangat tidak dibenarkan dalam hubungan industrial dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Tidak ada PHK sepihak. Kalau sepihak artinya belum ada PHK. PHK itu harus disepakati oleh kedua belah pihak,” ujar Agung kepada BandungKita.id di ruang kerjanya.

BACA JUGA :

Pemkot Bandung dan Pengusaha Ritel Setuju Pengurangan Kantong Plastik

 

Tahapan PHK, menurut Agung, haruslah melalui persetujuan. Jika persetujuan tersebut tidak didapat di internal perusahaan, kedua belah pihak berhak mengajukan penyelesaian kepada Disnaker. Jika di Disnaker tidak selesai juga, maka Disnaker akan merekomendasikan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar hakim yang memutuskan.

Terkait aturan, Agung mengatakan harus ada sosialisasi terhadap karyawannya. Agar aturan tersebut bisa dimengerti oleh pegawainya. Namun, perusahaan tidak boleh langsungmemberhentikan karyawan hanya karena ada kesalahan atau komplain dari konsumen.

“Kalau sifatnya pelayanan tentang 5S itu memang jadi hal wajib pekerja karena itu sifatnya pelayanan yang menyangkut nama baik perusahaan. Sah saja kalau itu dituangkan dalam peraturan perusahaan atau yang lebih tinggi perjanjian kerja bersama (PKB). Tapi minimalnya, aturan tersebut sudah disampaikan atau disosialisasikan kepada karyawan,” jelasnya.

Pihak Borma Bungkam

Terpisah, manajemen pusat Borma Dakota yang berlokasi di Jalan Dakota No 109 Cicendo, Kota Bandung, menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi BandungKita.id terkait keberatan para karyawannya yang harus menandatangani surat pernyataan di atas materai.

BandungKita.id yang berusaha meminta konfirmasi sempat dihentikan dan ditanyai kepentingan untuk menjumpai direksi Borma. Setelah menjelaskan maksud kedatangan, salah seorang security meminta BandungKita.id menunggu.

Setelah sekitar satu jam lebih menunggu, BandungKita.id akhirnya berhasil menemui pihak manajemen Borma.

Ilustrasi (foto:net)

“Ada yang bisa dibantu Kang?” ucap Bagian Personalia Borma Dakota, Darto kepada BandungKita.id.

Setelah diutarakan maksud kepentingan wawancara terkait keberatan para karyawannya, Darto menolak memberikan penjelasan.

“Maaf Kang saya enggak bisa jawab,” kata Darto sambil melangkahkan kaki menjauh.

Ketika ditanya ulang terkait keberatan karyawannya tersebut, lagi-lagi Darto enggan memberikan keterangan.

“Kami tidak mengatakan menolak, juga tidak mengatakan menerima wartawan. Yang jelas saya tidak bisa menjawab pertanyaan Akang,” ujarnya sembari berlalu meninggalkan BandungKita.id***(Bagus Fallensky/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar