by

Dewan Minta Seleksi Tertulis Balon Kades Dilakukan Terbuka dan Transparan

BandungKita.id, SOREANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menilai bahwa tahapan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung sudah berjalan sesuai regulasi yang ada. Kendati demikian, DPRD Kabupaten Bandung meminta agar seleksi tertulis bagi bakal calon kepala desa dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Seleksi yang melibatkan perguruan tinggi ini harus dilakukan terbuka dan transparan. Begitu juga dengan hasil seleksi harus diserahkan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di hari yang sama untuk diumumkan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar di Soreang, Selasa (27/8/2019).

Baca juga:

Polres Bandung Petakan Kerawanan Pilkades Serentak di 199 Desa

 

Menurut Cecep, tahapan itu merupakan tahapan yang beban risikonya sangat tinggi. Bahkan, kata dia, sesuai pengalaman, tahapan itulah yang rentan konflik sosial dari seluruh tahapan Pilkades.

“Maka dari itu harus terbuka dan transparan. Nanti yang umumkan hasil seleksi panitia di tingkat desa masing-masing, bukan akademisi,” ucap dia.

Terkait seleksi tertulis oleh perguruan tinggi yang ditunjuk, kata Cecep, rencananya akan digelar pada 4 atau 5 September 2019. Namun Cecep mengaku belum berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Termasuk penunjukan perguruan tingginya.

Cecep berharap jika perguruan tinggi yang ditunjuk nanti, memiliki kejelasan legal formalnya. Sehingga kasus yang sempat terjadi pada Pilkades sebelumnya tidak terulang kembali.

“Ini yang penting. Jangan sampai ketika ada permasalahan pada seleksi, perguruan tingginya lepas tangan seperti sebelum-sebelumnya. Makanya saya harap perlu juga ada perjanjian dengan perguruan tinggi,” kata dia.

Baca juga:

Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung Harus Mematuhi Asas Luber Jurdil

 

Cecep menuturkan jika tahapan saat ini sudah masuk pada verifikasi dan seleksi tambahan bakal calon. Pasalnya, pada akhir masa pendaftaran beberapa waktu lalu masih ada sejumlah desa yang menerima lebih dari 5 bakal calon.

“Ada sekitar 40 persen dari total 199 desa yang akan menggelar Pilkades Serentak. Maka aturannya harus dilakukan seleksi tambahan setelah verifikasi administrasi dan persyaratan umum,” kata dia.

Kendati demikian, Cecep mengatakan jika seleksi tambahan sudah berjalan sebelum dilaksanakannya seleksi tertulis yang melibatkan perguruan tinggi. Seleksi tambahan itu dilakukan oleh P2KD dengan empat tahap pembobotan.

Keempat tahapan pembobotan yang dilakukan P2KD itu diantaranya berdasarkan pengalaman, usia, tingkat pendidikan, dan jumlah dukungan. Sehingga, kata dia, untuk tahapan pembobotan kelima, seleksi baru dilakukan oleh akademisi.(R Wisnu Saputra/Bandungkita.id)

Editor: Restu Sauqi

Comment