by

Pemekaran Bandung Timur Didukung Anggota DPR RI

BandungKita.id, SOREANG – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT).

Dukungan Cucun itu bukan semata-mata karena ia merupakan warga Kabupaten Bandung wilayah timur, namun karena ada beberapa faktor kepentingan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung yang harus segera dituntaskan.

“Saya tidak ada kepentingan, ini dilihat dari sisi percepatan pembangunan dan sisi keadilan dana perimbangan. Ya, harus di dukung dong,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu di Soreang, Selasa (27/8/2019).

Baca juga:

Soal Pembentukan Kabupaten Bandung Timur, Dadang Naser Minta Ada Kajian Terlebih Dahulu

 

Menurut Cucun, selama ini masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung lebih banyak mengeluhkan terkait pelayanan publik. Untuk mengurus segala keperluan administrasi yang bersifat mendesak dan harus diselesaikan di Kantor Pemkab Bandung, jarak menjadi kendala bagi masyarakat.

Tentu hal ini, ujar Cucun, membuat pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung tidak efektif dan efisien. Maka dari itu, aspirasi masyarakat terutama masalah layanan publik yang betul-betul harus didengar.

“Yang terpenting seluruh aspirasi masyarakat itu dikomparasikan. Keluhan-keluhan juga harus didengarkan lalu diperjuangkan,” ucapnya.

Menurut dia, selama ini memang ada faktor kerugian dari sisi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) perimbangan daerah. Hal ini disebabkan karena sedikitnya daerah yang ada di Jawa Barat.

“Jateng dan Jatim jumlah kabupaten/kotanya lebih banyak. Maka dana dari pusatnya banyak. Di Jabar sedikit. Kita rugi dong. Selisihnya bisa Rp. 1 triliun sendiri kok,” katanya.

Baca juga:

Ada 315 Usulan Pemekaran Daerah, Kemendagri: Pemerintah Masih Moratorium Pembentukan DOB

 

Maka dari itu, pembentukan DOB KBT merupakan salah satu yang disepakati Gubernur Jawa Barat agar daerah di Jawa Barat bisa bertambah. Sehingga DOB yang terbentuk bisa lebih meningkatkan sisi pelayanan publiknya.

“Saya di DPR RI menunggu semua apa yang teman-teman lakukan. Mekanismenya jalankan, usulan ke DPRD-nya juga. Perbupnya ada dan juga rekomendasi dari provinsi kami tunggu. Kalau sudah sampai di Jakarta, saya yang akan jadi petarungnya memperjuangkan aspirasi masyarakat Jawa Barat,” kata dia.

 

Beredar surat dari Pemprov Jabar terkait 6 DOB baru yang dilayangkan kepada 5 kepala daerah.

 

Dikatakan Cucun, konsep Money Follow Program dan Money Follow Function memang betul-betul dibuat pemerintah untuk percepatan pembangunan. Dana dari konsep itu memang harus di dorong ke daerah.

“Jadi dana itu tidak berputar-putar diatas. Memang konsep itu untuk percepatan pembangunan daerah. Maka untuk KBT harus diperjuangkan,” katanya.

Baca juga:

Pemekaran Bandung Timur Dinilai Mendesak

 

Isu pembentukan DOB KBT kembali mencuat setelah beredarnya surat dari Pemprov Jabar terkait 6 DOB baru yang dilayangkan kepada 5 kepala daerah.

Surat bernomor 118/2878/Pemksm tertanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar Daud Achmad itu, dilayangkan kepada Bupati Cianjur terkait pembentukan DOB Kabupaten Cianjur Selatan dan Kota Cipanas, kepada Bupati Bekasi terkait DOB Kabupaten Bekasi Utara, kepada Bupati Tasikmalaya terkait DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Bupati Karawang terkait DOB Kota Cikampek dan Bupati Bandung terkait DOB Kabupaten Bandung Timur.

Sebagai balasan atas surat tersebut, Bupati Bandung Dadang M Naser juga melayangkan jawaban kepada Gubernur Jabar dalam Surat Nomor 136/1999/KSOTDA tertanggal 23 Agustus 2019.

Dalam surat tersebut, Dadang menyatakan bahwa Pemkab Bandung pada prinsipnya mendukung usulan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, sekaligus mengajukan permohonan agar dilakukan pengkajian terkait hal tersebut sesuai dengan tahapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.***(R Wisnu Saputra/Bandungkita.id)

Editor: Restu Sauqi

Comment