BandungKita.id, NASIONAL – Presiden Joko Widodo atau Jokowi rencananya bakal mengumumkan susunan Kabinet Kerja Jilid II hari ini. “Sudah rampung. Besok dikenalkan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Ahad 20 Oktober 2019.
Seperti dikuti BandungKita.id dari Tempo.co, adapun mengenai nama-nama menteri yang akan dipilih masih dirahasiakan Jokowi. Sebelumnya Jokowi menyebut telah membagi komposisi kabinet yang akan diisi 45 persen dari kalangan politik dan 55 persen dari profesional.
BACA JUGA :
Petisi Kaka “Slank”: Minta Presiden Jokowi Jaga Hutan Raih Puluhan Ribu Dukungan Dalam 3 Hari, Mau Ikut?
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut nomenklatur kabinet jilid II Presiden Joko Widodo tak banyak berubah dari periode pertama. Dia mengatakan pada intinya nomenklatur tersebut sesuai dengan konstitusi dan Undang-undang Kementerian.
“Nomenklatur ya dari informasi yang kami tangkap tidak banyak mengalami perubahan,” kata Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019.
Hasto mengatakan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri juga sudah mengajukan nama-nama kandidat menteri kepada Jokowi. Namun dia tak menjawab saat ditanya siapa saja kandidat itu dan portofolio apa saja yang didapat PDIP.
“Nama-nama sudah diserahkan sama Ibu Megawati Soekarnoputri, sudah dibahas secara mendalam dalam pertemuan sebanyak dua kali jadi kita tunggu apa yang akan disampaikan Bapak Presiden,” kata dia.
Ditanya apakah PDIP masih mengincar portofolio kementerian seperti periode 2014-2019, Hasto tak menjawab. “Kita tunggu aja ya dari Bapak Presiden.”
Sebelumnya politikus PDIP Adian Napitupulu mengatakan ia menolak tawaran menjadi menteri Jokowi. Dia beralasan tidak merasa mampu untuk menempati jabatan tersebut.
“Betul (menolak). Karena gue tidak merasa punya talenta di situ,” kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019.
BACA JUGA :
Viral! Video “Ritual” Amankan Pelantikan Jokowi Libatkan Nyi Roro Kidul, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Adian Napitupulu ke Istana Negara pada Kamis pagi, 17 Oktober 2019. Pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini berlangsung tertutup. “Numpang ngopi,” kata Adian lewat pesan singkat yang diteruskan melalui Staf Adian di DPR, Musyafaur Rahman pada Kamis, 17 Oktober 2019.
Selain PDIP, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga telah dipanggil Jokowi ke Istana pada Rabu pekan lalu. Tapi Surya mengatakan belum diberitahu ihwal portofolio menteri untuk partainya.
“Terus terang saja, yang paling lucu ini NasDem. Enggak dikasih tahu. Belum ada sampai hari ini,” ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019.
Paloh mengaku pertemuannya di Istana dengan Jokowi, tidak membahas soal menteri. “Belum ada bicara soal kursi kabinet, saya jujur pada kalian. Kalau pasukan di bawah tanya di kementerian mana, saya sebagai ketua umum enggak tahu,” ujar dia.
Sebelumnya terdengar kabar bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat bakal menjadi salah satu menteri dari NasDem. “Kalau Pak Viktor jadi Menteri LHK atau menteri lainnya, gubernur NTT ini udah tahu Jakarta. Udah tahu landscape politik Jakarta. Mau ditaruh dimana saja siap,” kata Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G. Plate.
BACA JUGA :
Susunan Kabinet Periode Mendatang Sudah Rampung, Jokowi: Saya Akan Umumkan Setelah Pelantikan
Wajah-wajah baru diperkirakan akan muncul dalam kabinet kerja jilid II ini. Namun, Jokowi mengatakan beberapa wajah lama juga masih dia pertahankan. “Yang baru lebih banyak,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019.
Menurut Jokowi, sekitar 16 kursi akan diisi oleh politikus. “Ya, kurang lebih. Saya belum ngitung,” ucap dia.
Jokowi juga pernah mengatakan, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.
Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi. “Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang. ***(Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id)
Comment