oleh

Kriminalitas Tinggi, Inilah Dua Wilayah Paling Rawan Konflik Pada Pilkades Serentak KBB

BandungKita.id, NGAMPRAH – Polres Cimahi berhasil memetakan potensi kerawanan konflik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang dinyatakan sebagai daerah paling rawan. Hal itu dilihat dari tingkat kriminalitas di wilayah tersebut.

Mengantisipasi terjadinya konflik antar pendukung calon Kades, Polres Cimahi bakal menerjunkan petugas kepolisian di sepanjang jalur menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkades serentak yang akan digelar 24 November mendatang.

“Kerawanan pasti ada, kita lihat tindak kriminalitas dan jarak tempuh dari desa menuju TPS. Nanti akan ada petugas yang mengawal di sepanjang jalur pemilihan,” sebut Kabag Ops Polres Cimahi, Kompol Wiharyatmo, Senin (18/11/2019).

 

BACA JUGA :

112 Desa di Bandung Barat Bakal Menggelar Pilkades Serentak Tanggal 24 November

 

 

Selain Bhabinkamtibmas, pasukan kepolisian yang akan disiagakan yakni satu peleton Brimob dan Sabhara dari Polda Jabar di setiap Polsek di KBB. Setiap petugas, akan dibekali tongkat untuk senjata pengamanan.

“Sebagai antisipasi untuk pengamanan pilkades, kita hanya akan menggunakan tongkat saja sebagai senjata, kecuali pengamanan tertutup. Memang di pilkades ini kerawanan pasti ada, tapi tidak seperti unjuk rasa,” ujar Wiharyatmo.

Dari total 112 desa yang akan menggelar Pilkades Serentak 2019, total pendaftar tercatat ada 553 peminat. Dari data intelijen, Wiharyatmo menyebutkan, ada dua wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

“Kalau menurut deteksi intelijen, daerah Polsek Padalarang dan Cipatat cukup rawan. Yang lain juga ada, tapi ini yang dilihat dari tingkat kriminalitas dan jarak tempuh dari TPS ke desa,” kata dia.

 

BACA JUGA :

KTP Tak Bisa Jadi Syarat Nyoblos di Pilkades Serentak, Ini Penyebabnya

 

 

Bentuk kerawanan konflik yang diprediksi terjadi meliputi, pengrusakan alat peraga kampanye, perjudian dan pesta miras. Menurut Wiharyatmo, potensi konflik terjadi disebabkan karena fanatisme pendukung terhadap calon yang diusungnya.

“Kita juga memprediksi kemungkinan adanya ketidakpuasan pendukung jika calonnya kalah, pengrusakan alat peraga, yang mabuk-mabukan dan antisipasi adanya perjudian,” terang Wiharyatmo.

Sejauh ini, Wiharyatmo masih menghitung jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang akan diamankan. Demi ketepatan data, Wiharyatmo akan melakukan sinkronisasi data dari Pemda KBB dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB.

“Kita sedang menyingkronkan datanya sekarang,” pungkasnya. ***(Restu Sauqi/BandungKita.id)

 

 

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Komentar