BandungKita.id, NASIONAL – Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki mengaku resah terhadap pernyataan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sultra) Sehan Salim Landjar melalui video yang viral di media sosial. Pasalnya, kata dia, informasi yang menyebut BPUM di Boltim disalahgunakan itu tidaklah benar.
“Video itu telah menimbulkan keresahan, tidak benar tudingan bahwa KemenkopUKM tidak melibatkan Pemda dalam proses penyaluran. Faktanya ketika BPUM digulirkan, daerah dilibatkan sebagai lembaga pengusul,” ungkap Teten Masduki kepada BandungKita.id via pesan singkat, Senin (28/12/2020)
“Mayoritas penerima bantuan yakni 44% dari 12 juta pelaku usaha mikro juga atas usulan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia,” tambahnya kemudian.
Lanjut Teten menjelaskan, KemenkopUKM sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam program ini hanya sebagai verifikator. Validasi data calon penerima tidak terkait lembaga penyalur melainkan dilakukan secara berlapis melalui Dukcapil Kemendagri, SIKP Kemenkeu, SLIK OJK, dan pengecekan Know Your Customer di bank penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah).
BACA JUGA :
Viral! Bupati Boltim Marah Karena BPUM Jokowi Sampai Sebut Menteri Goblok
Oknum Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM KBB Diduga Lakukan Pungli Dana BPUM
Teten Masduki Tanggapi Dugaan Pungli Dana BPUM di Dinas Koperasi dan UMKM KBB
“Bantuan hibah Rp2,4 juta langsung ditransfer ke rekening calon penerima yang telah memenuhi syarat, tanpa ada potongan sepeserpun dan tidak dipungut biaya apapun. BPUM tidak boleh dikaitkan dengan program pinjaman apapun dari lembaga penyalur atau pengusul”, tegas pria kelahiran Garut tersebut.
Terakhir, Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 1998-2008 itu menghimbau agar masyarakat segera bertindak apabila menemukan kejanggalan dalam penyaluran BPUM di daerahnya masing-masing.
“Segera laporkan ke Pokja Provinsi, OJK, atau aparat hukum berwenang. KemenkopUKM juga membuka hotline pelaporan di Call Center 1500587 atau Whatsapp 0811-145-0587,” pungkas Teten Masduki.
Diberitakan sebelumnya, Video Sehan Salim Landjar yang berisi kemarahannya viral di media sosial. Bupati Boltim Provinsi Sultra itu menyebut mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Covid-19 justru menyulitkan warga.
“Mau dapat BLT, BLTnya kapan? Mesti buka rekening inilah, kriteria inilah, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. (BLT itu dana desa), prosesnya kan panjang. Buka rekening, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri,” katanya.
Menurutnya, beberapa menteri main ubah aturan dan membuatnya pusing. Katanya, menghadapi persoalan seperti ini koordinasinya harus bagus. Dia menyinggung, kalau ada menteri yang selalu menganggap kalau kepala daerah itu perampok.
Dia meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Diawasi oleh aparat keamanan, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dia akan melibatkan seluruh pihak, asal aturannya jelas.
“Terus sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di Kabupaten Kota, kebingungan kita mengubah APBD kita, kebingungan kita untuk mengubah dana desa kita. Kita menjadi bingung, sekarang memasuki bulan ramadan, kita bingung. Semua serba terdesak, karena aturan berubah-ubah,” katanya. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id)
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Comment