BandungKita.id, VIRAL – Video Sehan Salim Landjar yang berisi kemarahannya viral di media sosial. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara itu menyebut program Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) justru menjadi ajang bisnis perusahaan finansial di daerahnya, dan dikenakan bunga tinggi ke masyarakat penerima BPUM.
Modusnya yakni perusahaan finansial yang menurut Sehan bernama Esta Dana Ventura, merekomendasikan ratusan nama warga Bolaang Mongondow Timur, untuk bisa menerima BLT UMKM sebesar Rp 2.400.000 per orang dari Presiden.
Sambil menunggu usulan itu disetujui, Esta Dana menyalurkan pinjaman kepada setiap nama yang ingin diusulkan jadi penerima BLT UMKM. Besarnya pinjaman Rp 3.400.000, namun yang diterima nasabah hanya Rp 2.700.000, sementara sisanya Rp 700.000 ditahan Esta Dana, dianggap sebagai simpanan nasabah.
BACA JUGA :
Oknum Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM KBB Diduga Lakukan Pungli Dana BPUM
Teten Masduki Tanggapi Dugaan Pungli Dana BPUM di Dinas Koperasi dan UMKM KBB
Kepsek Menjerit! Sekolah Penerima Bantuan DAK di KBB Diduga Dipungli Ratusan Juta oleh Oknum Konsultan Disdik KBB
Dia pun mempertanyakan ke warganya, bagaimana mereka mengembalikan pinjaman itu.
“Nah kewajibannya bagaimana di Esta Dana? (Mereka jawab) dibayarkan pengembaliannya itu, dari uang Rp 2.700.000 dari pinjaman Rp 3.400.000 yang Rp 700.000 dipotong sebagai simpanan di Esta Dana , kewajiban para nasabah itu mengembalikan Rp 250.000 per minggu selama 25 minggu. Itu 25 minggu artinya 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan (setiap nasabah) total Rp 6.250.000,” ujarnya dalam video yang viral tersebut.
Dalam video sebelumnya, Sehan Salim Landjar bahkan menyebut mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Covid-19 justru menyulitkan warga.
“Mau dapat BLT, BLTnya kapan? Mesti buka rekening inilah, kriteria inilah, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. (BLT itu dana desa), prosesnya kan panjang. Buka rekening, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri,” katanya.
Menurutnya, beberapa menteri main ubah aturan dan membuatnya pusing. Katanya, menghadapi persoalan seperti ini koordinasinya harus bagus. Dia menyinggung, kalau ada menteri yang selalu menganggap kalau kepala daerah itu perampok.
Dia meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Diawasi oleh aparat keamanan, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dia akan melibatkan seluruh pihak, asal aturannya jelas.
“Terus sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di Kabupaten Kota, kebingungan kita mengubah APBD kita, kebingungan kita untuk mengubah dana desa kita. Kita menjadi bingung, sekarang memasuki bulan ramadan, kita bingung. Semua serba terdesak, karena aturan berubah-ubah,” katanya. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id)
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Comment