by

Waduh! Kadis PUPR, Putra Bupati, Kadinsos dan Pejabat DPRD KBB Diperiksa KPK

Mayoritas yang Diperiksa Justru Pejabat PUPR KBB

BandungKita.id, KBB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rahmat Adang Syafaat, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) KBB Heri Partomo, putra Bupati KBB non aktif Rian Firmansyah dan seorang pejabat di Sekretariat DPRD KBB Diane Yuliandari.

Mereka diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial KBB yang membelit Bupati KBB non aktif Aa Umbara Sutisna. Pemeriksaan dilakukan KPK di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Senin (19/4/2021).

Mereka berempat diketahui sebagai orang dekat Bupati KBB non aktif Aa Umbara Sutisna. Kadis PUPR Rahmat Adang Syafaat dan Kadinsos Heri Partomo merupakan anak buah sekaligus orang kepercayaan Bupati KBB non aktif. Sedangkan Rian Firmansyah merupakan putra sulung Aa Umbara sekaligus anggota DPR RI. Sedangkan Diane disebut-sebut merupakan orang dekat Bupati KBB non aktif.

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan selain memeriksa empat orang dekat Aa Umbara tersebut, KPK juga memanggil 24 orang lainnya. Mereka dimintai keterangan oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kaitan kasus dugaan korupsi yang telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Aa Umbara Sutisna dan dua orang swasta yakni Andri Wibawa dan Totoh Gunawan.

“Pemeriksaan saksi AUS perkara TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020,” kata Ali Fikri.

Ali Fikri menjelaskan 24 orang lainnya yang juga diperiksa berasal dari berbagai kalangan mulai dari pejabat Pemkab Bandung Barat, pihak swasta hingga ibu rumah tangga.

Menariknya, mayoritas dari 24 nama yang juga dipanggil untuk diperiksa, mayoritas berasal dari Dinas PUPR KBB. Lho kok bisa? Padahal kasus yang menjerat Bupati adalah kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan Covid-19 di Dinsos KBB.

Menurut sumber BandungKita.id, pemanggilan terhadap sejumlah pejabat dan PNS di Dinas PUPR KBB diduga terkait adanya praktik jual beli proyek atau monopoli proyek yang juga diduga melibatkan pejabat keuangan Sekretariat DPRD KBB Diane Yuliandari, yang juga orang dekat Bupati.

Selain Adang Rahmat Syafaat, KPK juga memanggil beberapa pejabat Dinas PUPR KBB yakni Kabid Dinas PUPR Aan Sopian, Kasie Binamarga Dinas PUPR Candra Kusumawijaya, Kasubbag Program dan Keuangan Dinas PUPR Erni Susianti, ASN Dinas PUPR Anang Widianto dan Terry Sri Rezeki.

Bagaimana peran dan dugaan keterlibatan nama-nama pejabat dan ASN tersebut dalam kasus yang diselidiki KPK di Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat tersebut? Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari KPK.

BACA JUGA :

Hengky Kurniawan : Sedih Mendengar Kalau Pejabat-Pejabat KBB Itu Terlatih Korupsi, Ini Instruksi Plt Bupati untuk Para Pejabat KBB

BREAKING NEWS… KPK Resmi Tetapkan Bupati KBB Aa Umbara Sebagai Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

Pelayanan Publik di Pemda KBB Terus Berjalan Meski KPK Lakukan Penyidikan

Waduh! KPK Geledah Kantor Bupati KBB, Ini Penjelasan Ketua KPK

Selain nama-nama yang disebutkan tersebut, terdapat nama sejumlah pengusaha atau pihak swasta dan juga pejabat di Pemkab Bandung Barat yang juga dimintai keterangan oleh KPK. Berikut daftar nama mereka yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak KPK.

  1. Asisten II Pembangunan dan Ekonomi Setda Pemkab Bandung Barat, Maman Sulaeman
  2. Staf Keuangan CV Bintang Pamungkas, Ririn Rahmawati
  3. Swasta, Asep Lukman Hermawan
  4. Mengurus rumah tangga, Mitha Irniansyah
  5. Wiraswasta, H Kokon Risman
  6. Wakil Direktur PT Jagat Dirgantara, Gina Tresnawati
  7. Wakil Direktur CV Jayakusuma Cipta Mandiri, Dida Garnida
  8. 8.PNS, Drs. Imam Santoso Mulyo R, M.Pd
  9. Ibu rumah tangga, Nani Setia Ningsih
  10. PNS atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Priyo Nugroho
  11. Direktur Utama PT Jagat Dirgantara, Asep Cahyadinata
  12. Direktur CV Sentral Sayuran Garden City, Yusup Sumarna
  13. Karyawan CV Jaya Kusuma Ciptamandiri dan CV Satria Jakatamilung, Hardy Febrian Sobana
  14. Wiraswasta, Denny Indra Mulyawan

BACA JUGA :

Jokowi Minta KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Tindak Tegas Oknum yang Korupsi Dana Covid-19

Dana Bagi Hasil, DAK dan Dana Tanggap Darurat Bencana Dialihkan untuk Penanggulangan Covid-19, KPK Ingatkan Ini!

Kerjasama Pemda KBB dan Kejari Bale Bandung Dinilai Hanya untuk “Bekingi” Kepala Daerah dari Potensi Korupsi Dana Covid-19

15. Karyawan PT Jagat Dir Gantara Bagian Administrasi Umum, Donih Adhy Heryady

16. Direktur CV Satria Jakatamilung, Asep Saefudin

17. PNS pada Kasi SDM pada Dinas Kesehatan Pemkab. Bandung Barat, Rita Nurcahyani

18. PNS pada Kabid SDK Dinas Kesehatan Pemkab. Bandung Barat, Tuty Heriyati

19. Ajudan Bupati, Kamaludin.

Sebelumnya, Plt Bupati KBB Hengky Kurniawan dalam rapat koordinasi dengan para pejabat dan kepala OPD Pemkab Bandung Barat mengintruksikan kepada para kepala dinas yang terlibat dalam kasus yang diperiksa KPK agar bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan KPK. Hengky ingin agar kasus yang tengah diselidiki KPK dibuka selebar-lebarnya.

“Sampaikan apa adanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandas Hengky dengan nada serius.

Menarik disimak bagaimana hasil pemeriksaan KPK terhadap nama-nama tersebut. Mungkinkah akan muncul nama tersangka baru? Kita tunggu saja dan ikuti terus berita update-nya, hanya di BandungKita.id. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

Comment