by

Jokowi Minta KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Tindak Tegas Oknum yang Korupsi Dana Covid-19

BandungKita.id, NASIONAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk menindak tegas oknum-oknum yang mencoba “bermain” atau mengkorupsi dana percepatan penanganan Covid-19. Diakui Presiden, dana penanganan Covid-19 ini sangat besar dan sangat menggoda oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Jokowi mencontohkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurut dia, angka Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar.

Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan dan tata kelola yang baik harus didahulukan. Makanya, Jokowi menegaskan pihaknya bakal menindak tegas apabila ada oknum yang berniat melakukan korupsi dana tersebut.

“Kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea. Maka silakan digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 15 Juni 2020.

BACA JUGA :

Kerjasama Pemda KBB dan Kejari Bale Bandung Dinilai Hanya untuk “Bekingi” Kepala Daerah dari Potensi Korupsi Dana Covid-19

Nasdem : Alihkan Dana Hibah dan Bansos “Dinasti” untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Bandung

Dana Bagi Hasil, DAK dan Dana Tanggap Darurat Bencana Dialihkan untuk Penanggulangan Covid-19, KPK Ingatkan Ini!

Covid-19 Sedot Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020? Sri Mulyani Edarkan Surat Ini untuk Kepala Daerah

Ia menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan menindak oknum-oknum yang melakukan korupsi dana penanganan Covid-19. Namun, ia mengingatkan penegak hukum harus cermat jangan sampai menggigit orang yang tidak bersalah maupun yang tidak ada mens rea.

“Jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Di samping itu, Jokowi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) adalah aparat internal pemerintah harus fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola.

Selain itu, kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan.

“Sinergi antara aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balance, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan lebih cepat, bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa,” ujarnya.(*)

Editor : M Zezen Zainal M

sumber : vivanews

Comment