Bandungkita.id, NGAMPRAH – Aparatur Sipil Negara (ASN) KBB mengeluh dan mempertanyakan, kenapa gaji bulan Januari 2022 belum mereka terima?
“Sudah tanggal belasan kami masih belum gajian, entah ada apa mungkin sekalian dirapel bulan depan ?”, celoteh seorang ASN di Kecamatan Cipongkor yang identitasnya tidak ingin disebutkan.
Keterlambatan gajian tentu menjadi masalah untuk sebagian besar ASN, karena tidak sedikit kebutuhan mereka hanya mengandalkan dari gaji yang mereka terima setiap bulannya.
Baca Juga:
Ratusan Rumah di KBB Alami Rusak Berat Saat Hujan Disertai Angin Kencang Turun di 3 Desa Ini!
Horee.. KBB Mau Punya Mall Pelayanan Publik, Apa Saja Pelayanannya?
“Sangat jadi masalah, meskipun gaji kami tinggal sisa potongan pinjaman dari BJB (Bank Jabar Banten) tetap saja penggunaan sisa uang tersebut sudah direncanakan”, terang seorang ASN di Kecamatan lain.
“Lihat saja ini WA dari Leasing, menanyakan terus angsuran bulan ini yang belum bisa dibayar”, keluhnya, sambil memperlihatkan chat dari sebuah leasing di HP nya.
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Anggaran Daerah (FPKAD) KBB, Agustina Priyanti menjelaskan, bahwa keterlambatan penggajian disebabkan Pemda KBB sudah memakai aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dari Kemendagri.
“Mulai tahun ini perencanaan dan penggunaan anggaran di Pemda KBB sudah seratus persen menggunakan SIPD Kemendagri”, papar Agustina Piryanti, kepala DPKAD KBB melaui telepon selulernya, (Kamis, 13/01/2022).
Piping panggilan akrabnya menjelaskan, bahwa OPD (Orgsnisasi Perangkat Daerah) terlebih dulu harus menyelsaikan penyusunan DPA (Daptar Penggunaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran).
“OPD terlebih dulu harus merampungkan DPA dan RKA yang disesuaikan dengan format SIPD, setelah itu beres dan terintegasi dengan Kemendagri gaji mereka (ASN) bisa dibayarkan”, pungkasnya.
Bandungkita.id pun mencoba menghubungi bagian keuangan Disdik (Dinas Pendidikan),Toto, namun sampai berita ini diturunkan Toto belum merespon pesan Whatsapp dan telephone.
Tonton Juga:
Terpisah, Kepala Bapelitbangda (Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah) KBB, merespon soal SIPD, semua penggunaan dan perencanaan anggaran harus terkoneksi dan terintegrasi dalam satu sistem dan KBB tengah menggunakan sistem tersebut.
“Dengan SIPD penggunaan dan perencanaan anggaran akan terkoneksi antara satu OPD dengan yang lainnya”, terang Asep Wahyu.
Disinggung kabupaten/Kota tetangga ada yang sudah bisa mebayarkan gaji ASN, Asep menyebut kemungkinan penyusunan DPA/RKA mereka sudah rampung atau mereka belum menggunakan SIPD.
“Kemungkinannya ada dua, OPD sudah merampungkan DPA/RKA dan sudah terintegrasi dengan Kementrian atau mere belum memakai SIPD”, pungkasnya. (Bandungkita.id/dadanggondrong).
Editor: Dhomz
Comment