Bandungkita.id, KBB – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kebingungan terkait penurunan nomimal bantuan dana desa dari pemerintah. Pasalnya, menuunnya bantuan dana desa tersebut akan berdampak pada pembangunan di setiap desa.
Para Kades yang sempat ditemui Bandungkita.id, mengaku kebingungan dengan turunnya dana desa. Para kades kebingungan, sebab tidak pernah tahu penyebab turunnya dana desa yang harus mereka terima.
“Kami tidak tahu, apa parameter turunnya dana desa. Sudah bertanya ke DPMD,, mereka juga sama tidak tahu,” kata Tedi Kusnaedi, Kepala Desa Cililin, ditemui di kantornya, Rabu (1/2/2023).
Dana desa yang diterima untuk desa Cililin tahun 2023 terpangkas sekitar Rp 600 juta, tidak urung membuat Kades kelabakan. Sebab nilai tersebut tak sesuai Rencana Anggaran Pembangunan Desa (RAPBDES) 2023 sudah diputuskan.
“Dana desa kami turun Rp 600 juta, hampir tiga puluh persen dari dana desa tahun sebelumnya. Ini berdampak pada rencana kegiatan yang sudah diputuskan pada RAPBDES,” lanjutnya.
Ia menuturkan, seluruh dana desa di Kecamatan Cililin turun dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya di Desa Karangtanjung, yang dinilai akan turut merasakan dampak terutama pembangunan.
“Rp 250 jutaDua, dana desa kami turun dari tahun sebelumnya”, papar Yudi Herdiana, Sekretaris Desa Karangtanjung.
Nominal dana desa yang turun tersebut, dipastikan akan mempengaruhi konsep pembangunan yang telah direncanakan. Ia pun meminta masyarakat untuk memahami jika adanya pembangunan yang tidak dilakukan akibat dari penurunan bantuan dana desa.
“Rencana pembangunan inprastruktur yang ada di RW-RW pasti akan terkoreksi, kami berharap warga memahami ini, jangan timbul fitnah,” harap Yudi.
Gununghalu salah satu desa yang bisa dikatakan dana desanya terjun bebas, turun hampir Rp 900 jt. Padahal, kebutuhan anggaran desa dengan jumlah penduduk 14.374 jiwa, Luas wilayah 3.951,84 ha dengan 27 RW/86 RT pasti tidak sedikit.
“Turun Rp 900 juta,” papar Isep Heriatna, Kades Gununghalu, dihubungi terpisah.
Penurunan dana desa yang signifikan dengan data seperti di atas, menuntut Kades dan perangkatnya, berkerimgat menghitung ulang pembagian dana desa tahun 2023.
“Kami harus menghitung ulang rencana kegiatan yang bisa di danai tahun ini, penurunan DD hampir empat puluh persen, akan berdampak pada berkurangnya pembangunan inprastruktur desa,” tandasnya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat menyampaikan, total penurunan dana desa tahun 2023 sebesar Rp 14.689.907.000 dari tahun sebelumnya.
“Untuk penyebab turunnya dana desa salah satu kemungkinannya karena bertambahnya jumlah desa se Indonesia, hal ini mengakibatkan faktor pembagi Dana Desa lebih besar, kemudian juga mulai tahun ini yang menghitung DD langsung Kementerian Keuangan”, ujar Hendi, Kepala Bidang Desa DPMD KBB. (Dadang/BK).
Comment