Bandungkita.id, KBB – Fraksi PKS Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat suara terkait mencuatnya polemik usulan pokok-pokok pikiran atau Pokir anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
PKS KBB menilai anggota DPRD fraksi PKS tak mengetahui besaran anggaran yang ditetapkan dalam setiap Pokir. Karena penetapan nominal Pokir ditemukan oleh eksekutif.
Lebih jauh fraksi PKS Bandung Barat berharap usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang diajukan pada tahun 2023 ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Bandung Barat.
Lantaran tiap usulan merupakan aspirasi yang ditampung melalui mekanisme reses di tingkat wilayah (dapil) yang tidak tercover pemerintah daerah.
Baca Juga:
Dewan Dorong DLH KBB Tambah Armada Pengangkut Sampah
LKPJ Gubernur Jabar 2020 Diterima DPRD, Begini Penilaian Dewan
Menkeu Serahkan 21 Nama Calon Dewan Komisioner OJK kepada Presiden
“Berdasarkan hasil reses selanjutnya usulan pokir tersebut disusun dan diusulkan kepada pemerintah kabupaten bandung barat melalui rapat paripurna,” kata anggota DPRD fraksi PKS Bandung Barat, Gumilar.
Ia menambahkan, sejauh ini pokir yang paling banyak diusulkan masyarakat KBB yakni terkait infrastruktur, bantuan para petani dan peternak, bantuan pelaku UMKM, keagamaan dan yang lainnya.
“Ketika kami melakukan reses tentu aspirasi masyarakat tersebut kami serap dan menjadi program yang kembali manfaatnya dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti program apa saja yang bakal direalisasikan lantaran hal tersebut kembali kepada OPD terkait di Pemkab Bandung Barat.
“Nanti kan itu akan diverifikasi kembali bapelitbangda dan setiap OPD apakah itu selaras dengan Renstra, Renja dan RPJMD atau tidak,” katanya.
Video Pilihan:
Ia menyebut, program usulan pokir tersebut harus melalui tahap penginputan melalui SIPD terlebih dahulu. Sebelum program tersebut menjadi renjanya setiap dinas.
“Seluruh program tentu melalui sistem, tentu hal tersebut dinilai efektif meminimalisir adanya potensi kecurangan dan yang lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KBB, Rismanto menegaskan, melalui Pokir tersebut pihaknya memastikan hal itu merupakan optimalisasi tiga fungsi legislatif yakni penganggaran.
“Ya fungsi dewan salah satunya merupakan budgeting. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dapat teranggarkan,” tandasnya.
Comment