Apa Benar Pemerintah Membangun Citranya Hanya Melalui Angka Laporan?
BandungKita.id — Pemerintah menyatakan angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin nasional turun dari 25,9 juta jiwa (Maret 2024) menjadi 25,2 juta jiwa (Maret 2025). Secara statistik, ini berarti sekitar 680 ribu orang telah “naik kelas”.
Namun, di saat yang sama, Kementerian Sosial mencoret 8,26 juta jiwa dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Mereka juga disebut “naik kelas”. Klaim ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah benar jutaan warga mendadak sejahtera, atau ada penyesuaian data yang belum dijelaskan?
ARTIKEL PILIHAN
Pegiat sosial asal Yogyakarta, Rohmaniwahid, menyoroti ketimpangan ini:
“Jika jumlah orang miskin hanya berkurang 680 ribu, lalu kenapa yang dihapus dari daftar bantuan lebih dari 12 kali lipatnya? Apakah benar mereka semua jadi mampu, atau ada sesuatu yang tak dikatakan?”
Menurut Rohman, pencoretan jutaan nama bisa dipicu oleh sinkronisasi NIK, pembersihan data ganda, atau perubahan kriteria administratif. Tetapi jika demikian, “jangan bilang mereka naik kelas,” tegasnya. Ia menilai bahwa ini bukan soal peningkatan kesejahteraan, melainkan soal penyesuaian sistem yang berimplikasi langsung ke hajat hidup masyarakat.
Paradoks Garis Kemiskinan
BPS menetapkan garis kemiskinan sekitar Rp600.000 per bulan. Artinya, pendapatan hanya naik Rp5.000 sehari pun sudah cukup mengeluarkan seseorang dari kategori “miskin” secara statistik—tanpa jaminan peningkatan kualitas hidup.
VIDEO PILIHAN
“Secara statistik kemiskinan mungkin turun, tapi secara kenyataan rakyat masih harus utang buat makan dan bayar sekolah. Antrean bantuan tetap panjang, job fair diserbu ribuan pelamar, dan harga kebutuhan pokok terus naik.”
Fenomena ini menggarisbawahi perlunya transparansi data sosial dan kejujuran narasi publik. Statistik bukan sekadar angka—ia punya dampak nyata bagi siapa yang mendapat bantuan dan siapa yang tertinggal. Ketika grafik menampilkan perbaikan, tetapi dompet rakyat menipis, sudah saatnya kita menanyakan kembali: siapa sebenarnya yang “naik kelas” di negeri ini? (Dhomz/BandungKita.id)
Nikmati Konten Bandungkita.id di Chanel Yotobe kita, Subscribe, bunyikan lonceng dan jangan lupa komentar, sebagai bentuk dukungan jurnalistik anda bisa membagikannya. Klik link dibawah ini
Comment