BandungKita.id – Ngamprah. – Ketidakhadiran Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam Rapat Koordinasi SPPG se-KBB, Senin malam (3/11), memicu gelombang kritik dari masyarakat dan tokoh publik. Di tengah sorotan nasional dan internasional atas maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG), absennya dua elite tertinggi di KBB dinilai sebagai sinyal bahwa program ini bukan prioritas mereka.
“Ini bukan sekadar absen. Ini soal sikap. Ketika warga keracunan, ketika media asing menyorot Bandung Barat, kepala daerah dan sekdanya malah memilih hadir di acara peningkatan kapasitas kepala desa di Pangandaran. Apa artinya itu?” tegas Bilal Alfariz, aktivis pemantau kebijakan publik.
Bilal menyebut ketidakhadiran mereka sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab struktural. Padahal, dibeberapa daerah Sekda secara formal menjabat sebagai ketua Satgas Pengawasan MBG di daerah.
“Kalau kepala daerah dan sekda tidak hadir di forum krusial seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi pelaksanaan MBG? Ini bukan hanya soal teknis, ini soal komitmen,” tambahnya.
VIDEO PILIHAN
KBB Jadi Sorotan Internasional, Tapi Pemimpinnya Tak Hadir
Sebelumnya, Aktivis dan masyarakat KBB melalui berbagai forum telah mendesak agar peristiwa keracunan MBG dihentikan dan ditangani serius. Namun hingga kini, KBB justru menjadi wilayah dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak di Indonesia.
“Kami sudah minta agar keracunan dihentikan. Tapi sekarang malah jadi bahan pemberitaan media asing. Bandung Barat dianggap wilayah yang tidak aman, bahkan disebut ‘under control’ karena terlalu sering bermasalah,” ujar Dadang Risdal Azis, direktur Jamparing Institut saat berkunjung ke salah satu dapur MBG di Cililin, senin 3 November 2025.
Risdal, sapaan akrab aktivis ini menilai absennya dua pimpinan daerah dalam Rakor SPPG sebagai bentuk kegagalan komunikasi dan kepemimpinan di tengah krisis.
“walaupun kita tahu Bupati Jeje kerap hadir di setiap moment keracunan tetapi diacara dimana SPPG se kbb tidak hadir dan mereka hadir di forum APDESI di Pangandaran, sementara warga di sini keracunan, itu artinya mereka lebih memilih pencitraan daripada penyelamatan, ya sama penting taoi ya gimana?” sindirnya.
ARTIKEL PILIHAN
Istana Minta Maaf atas Kasus Keracunan Massal Program MBG, Pemprov Jabar Lakukan Evaluasi
Dapur MBG Mangkrak di KBB, Warga dan Pemerintah Desa Keluhkan Ketidakjelasan Proyek
Pemprov Jabar Evaluasi Program MBG Usai Insiden Keracunan Massal di Garut
Warga: Jangan Anggap Rakyat Tak Tahu
Kekecewaan warga KBB pun semakin meluas. Banyak yang merasa bahwa pemerintah daerah tidak menunjukkan empati dan keseriusan dalam menangani krisis MBG.
“Kami tahu mereka ke Pangandaran. Kami tahu mereka tidak datang ke Rakor. Jangan anggap rakyat tidak tahu. Jangan anggap rakyat tidak peduli,” ujar seorang warga Padalarang yang enggan disebutkan namanya.
Dalam situasi genting seperti ini, ketidakhadiran kepala daerah dan sekda bukan hanya soal protokoler. Ini soal kepercayaan publik yang terus terkikis.
Sebelumnya, Bandung Barat Disorot Media Asing
Sorotan terhadap KBB tak hanya datang dari dalam negeri. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa media asing pun mempertanyakan maraknya kasus keracunan MBG di wilayah ini.
ARTIKEL PILIHAN
MBG Kering di KBB: Trauma Keracunan atau Skema Keuntungan?
Kepala Sekolah di KBB Keberatan Ada Perjanjian MBG: “Kenapa Kami Dibebani?”
Program MBG Disorot: Keracunan Massal dan Dapur Fiktif Picu Evaluasi Nasional
“Bandung Barat lagi, lagi-lagi Bandung Barat. Sampai media asing pun bertanya kepada saya, ada apa dengan Bandung Barat?” ujar Nanik dalam sambutannya.
Nanik menyebut kualitas air sebagai salah satu faktor utama penyebab keracunan. Tim investigasi BGN telah mengirimkan sampel air dari delapan SPPG bermasalah di KBB untuk diuji laboratorium.
“Hasil koordinasi kami dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lain menunjukkan bahwa 50 persen penyebab keracunan di KBB berasal dari air,” ungkapnya.
Reporter: Tim Investigasi BandungKita.id
Editor: Redaksi BandungKita.id
Comment