NGAMPRAH, BandungKita.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya memilih jalan “selamat”. Setelah sempat berkeras bahwa masa bakti kepengurusan baru akan usai pada Desember 2026, kini arah angin berubah drastis.
Terbitnya SK kepanitiaan Musorkab menjadi sinyal kuat bahwa elit olahraga KBB mulai menyadari kerapuhan konstitusi organisasi di tengah pusaran isu mosi dan “framing” anggaran yang kian memanas.
Langkah proaktif ini ditandai dengan terbitnya SK Nomor 106/SK/KONI-KBB/IV/2026 tertanggal 20 April 2026. Ketua Umum KONI KBB, Dr. Ir. Agus Mulya Sutanto, S.H., M.H., M.M., M.IP., secara resmi menunjuk Drs. H. Jaka Supriatna, M.M.Pd.sebagai Ketua Panitia Pelaksana (OC).
Keputusan ini dibaca oleh banyak pihak sebagai langkah taktis agar KBB tidak nasibnya tidak berakhir seperti KONI Kabupaten Bogor.
Sebagaimana diketahui, KONI Bogor yang memiliki SK hingga 2027 justru “dipaksa mendarat” lebih awal akibat gerakan mosi tidak percaya yang diakomodir oleh KONI Jabar. Di KBB, isu serupa kian nyaring terdengar, terutama setelah Bilal Alfariz menyoroti tajam isu hibah Rp11 miliar yang kini menjadi “bola panas” di media lokal.
VIDEO PILIHAN
Sebelum SK Musorkab ini lahir, elit olahraga KBB didukung oleh “restu” sepihak dari Dispora dan Komisi IV sempat mengklaim adanya legitimasi perpanjangan masa jabatan melalui apa yang disebut sebagai “SK Penyempurnaan”.
Namun, seiring meningkatnya tekanan publik dan belajar dari preseden buruk di daerah tetangga, sikap “ngotot” tersebut perlahan melunak.
“Pembentukan panitia ini adalah bentuk tanggung jawab organisasi untuk menjamin Musorkab berjalan sesuai koridor AD/ART,” tulis petikan dalam keputusan tersebut.
ARTIKEL PILIHAN
Penunjukan nama-nama kawakan seperti Drs. Halim Utomo, M.B.A., M.H. sebagai Panitia Pengarah (SC) menunjukkan upaya KBB untuk membentengi suksesi ini dengan tameng legalitas yang lebih kuat.
Belajar dari Dinamika Transisi Jabar
Dinamika di KBB sejatinya mencerminkan pola transisi yang pernah terjadi di level provinsi. Sejarah mencatat, transisi dari Ahmad Saefudin ke Muhammad Budiana pada 2022 membuktikan bahwa transparansi panitia penjaringan adalah kunci utama agar organisasi tidak terjebak dalam sengketa berkepanjangan.
VIDEO PILIHAN
KBB juga tampaknya ingin mengambil jalan tengah dari fleksibilitas masa bakti yang pernah terjadi di Kota Cirebon. Namun, perbedaannya sangat kontras: di KBB, desakan Musorkab justru muncul saat isu transparansi anggaran sedang menjadi sorotan publik.
Fokus Prestasi atau Pengamanan Posisi?
Dengan beban moral mengawal transisi di tengah bayang-bayang isu mosi, tugas Jaka Supriatna (Ketua OC), Dr. Ruslan Rusmana (Sekretaris OC), dan H. Dadang Sukmana (Bendahara OC) dipastikan tidak akan ringan. Mereka harus menjamin bahwa Musorkab 2026 bukan sekadar panggung formalitas untuk melegitimasi kepentingan elit tertentu.
VIDEO PILIHAN
“Tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Agus Mulya Sutanto dalam instruksi resminya.
Kini, publik Bandung Barat menanti apakah Musorkab ini benar-benar akan menjadi momentum regenerasi yang sehat, ataukah hanya sekadar “pintu keluar” yang disiapkan untuk mengamankan diri dari audit publik dan sengketa organisasi yang kian mengancam. (Dhomz/BandungKita.id)
ARTIKEL TERKAIT BACA JUGA
Comment