SOREANG, BandungKita.id – Gelombang kegelisahan ribuan guru honorer di Kabupaten Bandung akhirnya menemui titik terang.
Setelah sempat viral dengan simbol “Pita Hitam” dan kritikan tajam terkait prioritas anggaran daerah, Bupati Bandung Dadang Supriatna resmi memastikan pencairan gaji bagi 4.320 PPPK Paruh Waktu di awal Ramadan ini. Jumlah Ini sekaligus mengklarifikasi jumlah guru paruh waktu yang semula disebut sumber Bandungkita.id 7.550 guru.
VIDEO TERKAIT
Langkah ini seolah menjadi jawaban atas tuntutan publik yang menagih keteladanan dan kenegarawanan pemimpin daerah, sebagaimana sering disuarakan mendiang tokoh senior Tjetje Hidayat Padmadinata.
Komitmen di Tengah “Badai” Fiskal
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak mudah. Pemkab Bandung harus menghadapi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp1 triliun.
“Kami telah menetapkan besaran gaji yang merupakan kebijakan paling realistis saat ini. Ini didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Kang DS dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).
Adapun rincian penggajian yang akan dikucurkan adalah:
- Rp500.000/bulan: Untuk 1.786 guru yang sudah memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- Rp1.000.000/bulan: Untuk 593 guru non-TPG dan 1.941 tenaga kependidikan (Tendik).
- Fasilitas Tambahan: Jaminan BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, serta kepastian Gaji ke-13 dan ke-14.
Menjawab Kritik “Krisis Keteladanan”
Sebelumnya, publik sempat mempertanyakan kebijakan Pemkab Bandung yang dinilai lebih memprioritaskan penyertaan modal ke BUMD seperti BPR Kerta Raharja di tengah isu kredit macet, ketimbang nasib guru.
Namun, dengan pengumuman ini, Bupati DS mencoba menunjukkan bahwa guru tetap menjadi prioritas strategis melalui efisiensi ketat di sektor lain.
Sejak 2021, Kang DS tercatat telah mengalokasikan insentif sebesar Rp350.000/bulan bagi guru di semua jenjang dengan total realisasi mencapai Rp66,2 miliar pada tahun 2025 yang bersumber murni dari APBD.
Meski angka Rp500 ribu hingga Rp1 juta ini dianggap “paling realistis” secara administratif, tantangan untuk mewujudkan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 masih berat.
Sebagaimana pesan moral Kang Tjetje bahwa guru adalah kelompok “paling bersih”, maka menjaga dapur mereka tetap ngebul adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai.
VIDEO PILIHAN
Keputusan Bupati ini bisa dibaca sebagai upaya “investasi psikologis” untuk meredam demotivasi pengajar. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana Pemkab Bandung mampu melakukan ekstensifikasi PAD agar di masa depan, gaji guru tidak la
gi bersandar pada angka “minimalis”, melainkan angka yang benar-benar memanusiakan manusia.
Ramadan Berkah untuk Pendidik
Kepastian ini menjadi oase di tengah terik persoalan honorer di Kabupaten Bandung. “Pita hitam” mungkin belum sepenuhnya dilepas, namun setidaknya, ada keberanian politik dari Kepala Daerah untuk hadir di saat krisis keteladanan sedang diuji oleh publik.
“Ini wujud komitmen kami betapa pentingnya posisi guru untuk peningkatan mutu pendidikan,” pungkas Kang DS. (Dhomz/BandungKita.id)
Comment