oleh

Ada Apa dengan Bank BJB? Usai Tudingan Pungli, Kini BJB Digoyang Isu Eksodus Para Petingginya

BandungKita.id, BISNIS – Usai diterpa tuduhan dugaan pungutan liar (pungli) yang dirilis Tim Saber Pungli, Bank BJB kini dikabarkan ditinggalkan sejumlah petingginya yang eksodus ke sejumlah bank dan BUMD DKI Jakarta.

Menurut sumber internal, Komisaris Utama Bank bjb Klemi Subiantoro saat ini merangkap jabatan sebagai ketua Badan Pengawas di PD Sarana Jaya, perusahaan BUMD DKI.

Pria kelahiran Sukoharjo, 23 Mei 1966 itu sejak Maret 2015-Maret 2017 menjabat sebagai Komisaris Independen Pelaksana Utama Independen. Maret 2017 hingga saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama Independen di bank bjb.

Selain Klemi yang ‘loncat’, Erick yang menjabat sebagai Komisaris Bank bjb telah diangkat menjadi komisaris bank DKI. Pengangkatan Erick melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Bank DKI yang digelar Selasa, (30/10) lalu. Salah satu agendanya pergantian direksi dan komisaris.

Empat nama direksi Bank BJB termasuk direktur utama Kresno Sediarsi dicopot dari jabatannya. Kresno diganti Wahyu Widodo sebagai Direktur Utama. Untuk jajaran komisaris nama Erick masuk bersama Basuki Setyadjid (Komisaris Utama (lndependen), Lukman Hakim (Komisaris Independen), dan Michael C. Brata. Padahal Erick masih tercatat sebagai Dewan Komisaris Utama bjb Syariah.

Selain Klemi dan Erick, masih ada nama pimpinan divisi bank bjb Babay Parid Wazdi, kini jadi direktur Bisnis bank DKI Jakarta.

Terpisah, Corporate Secretary bjb, Asasi Budiman mengatakan, pihaknya tidak memberikan penyikapan berlebihan terkait dengan eksodus yang terjadi karena tidak menilai person to person. Terlebih bjb pun tidak memiliki aturan yang secara khusus melarang karyawannya berkarir di tempat lain.

“Menurut kami hal seperti itu hal yang lazim. Tidak ada yang secara khusus kita sampaikan terkait dengan perpindahan atau diangkatnya seseorang dari bjb oleh bank lain,” kata Adi seperti dilansir Jabarekpres.

BACA JUGA :

Adi mengungkapkan, pihaknya justru melihat eksodus tersebut sebagai hal positif karena terdapat kepercayaan yang diberikan pihak Bank DKI ke karyawan bjb. Tentunya, ucap dia, eksodus tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aspek yang dibutuhkan organisasi maupun sebagai upaya memenuhi kebutuhan bisnis Bank DKI.

“Kami tahu yang bersangkutan juga ditunjuk menjadi direktur bisnis, artinya pemegang saham Bank DKI membutuhkan yang bersangkutan untuk mengembangkan bisnisnya di Bank DKI,” kata dia.

Disinggung mengenai tidak dimasukkannya daftar perubahan pengurus di dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bjb 2018, Adi mengaku tak mengetahui karena menjadi kewenangan pemegang saham. Namun, pihaknya akan mempublikasikan sejumlah agenda kegiatan tersebut pada tanggal 19 November mendatang.

“Saya kurang paham karena itu ranahnya pemegang saham. Namun, untuk RUPS akan kita laksanakan tanggal 11 Desember mendatang dan kita akan umumkan agendanya,: kata dia.

Selain itu, Adi juga menampik tidak dimasukkannya daftar perubahan pengurus sebagai upaya menyelematkan marwah bjb yang diketahui sebagai kroni dari pemerintahan sebelumnya. Dirinya mengklaim jika bjb merupakan perusahaan besar serta profesional yang dibuktikan dengan adanya RUPSLB 2018.

“Artinya kita bisa lihat bahwa perusahaan ini sudah sedemikian besar dan status kita juga perusahaan terbuka yang tentunya semua pihak bisa mengawasi kinerja kita termasuk dengan adanya rencana RUPS,” elak Adi.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanadi menduga hal itu terjadi karena ketika menempati jabatan di bank milik Pemprov Jabar tersebut, mereka memiliki kedekatan dengan penguasa sebelumnya.

“Boleh jadi ada faktor suka-tidak suka karena faktor subjektif. Akan tetapi sebetulnya tindakan tersebut merupakan hal biasa. Bahkan ada juga orang yang enggan melepas posisi lamanya. Jadi istilahnya seperti orang mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan,” kata Daddy.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Gatot Tjahyono berpendapat, Gubernur Jawa Barat harus secepatnya mengganti mereka yang melakukan eksodus. “Untuk itu memang sebaiknya Gubernur mempertimbangkan untuk mengganti mereka yang eksodus, secepatnya,” ujar Gatot.(ZEN/BandungKita.id)

Komentar