oleh

Banding PD Pasar Ditolak MA, PT APJ Segera Eksekusi Pasar Andir Bandung

PD Pasar Diminta Menyerahkan Pengelolaan Secara Sukarela

BandungKita.id, BANDUNG – Polemik pengelolaan Pasar Andir Kota Bandung akhirnya menemukan titik terang setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya banding atau permohonan pembatalan putusan yang dilakukan PD Pasar Bermartabat dan Pemkot Bandung terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Dengan terbitnya putusan MA tersebut, artinya pengelolaan Pasar Andir secara hukum merupakan kewenangan PT Aman Prima Jaya (APJ) selaku pengelola awal Pasar Andir Kota Bandung sebagaimana putusan yang dikeluarkan BANI pada 5 Maret 2019.

Putusan BANI menyatakan PT APJ masih pengelola sah Pasar Andir hingga 28 September 2020. Baru setelah tanggal tersebut, PT APJ diperintahkan untuk menyerahkan pengelolaan Pasar Andir kepada PD Pasar.

Seperti diketahui, saat ini PD Pasar Bermartabat mengambil alih pengelolaan Pasar Andir dari PT APJ karena mereka tidak menerima putusan BANI. PD Pasar menganggap pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ sudah berakhir pada 2016 lalu.

Bahkan PD Pasar Bermartabat setiap harinya memberlakukan penjagaan di Pasar Andir dengan mengerahkan aparat kepolisian karena khawatir terjadi perebutan pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ.

Pasca putusan MA tersebut, PT APJ melalui kuasa hukumnya langsung melayangkan permohonan eksekusi terhadap PN Bandung. Permohonan eksekusi paksa itu terpaksa dilayangkan PT APJ karena melihat gelagat PD Pasar yang enggan menyerahkan pengelolaan Pasar Andir secara sukarela kepada PT APJ.

“Putusan MA itu sudah inkrah dan tidak ada upaya hukum lainnya lagi. Artinya putusan itu tidak dapat diganggu lagi. Maka kami sudah melakukan permohonan ke juru sita PN Bandung untuk melakukan eksekusi,” ujar Kuasa Hukum PT APJ, Hotma Bhaskara Nainggolan kepada BandungKita.id, Jumat (22/11/2019).

Dirut PT Aman Prima Jaya (APJ) selaku pengelola Pasar Andir Kota Bandung, Gilang Jalu (kiri) dan kuasa hukum PT APJ, Hotma Bhaskara Nainggolan. (foto:kompas.com)

 

Bhaskara berharap PD Pasar maupun Pemkot Bandung dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung dengan secara sukarela menyerahkan pengelolaan Pasar Andir kepada PT APJ, selaku pengelola Pasar Andir yang sah menurut hukum. Dengan demikian, kata dia, proses eksekusi paksa yang akan dilakukan juru sita PN Bandung tak perlu dilakukan.

BACA JUGA :

LIPUTAN KHUSUS Bag-3 : PD Pasar Ajukan Syarat Pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ

 

 

LIPUTAN KHUSUS Bag-2 : Misteri Uang Service Charge dan Potensi “Kebocoran” dalam Perputaran Uang Miliaran Rupiah di Pasar Andir

 

 

“Kalau upaya eksekusi paksa itu dilakukan, nanti PD Pasar dan Pemkot imejnya jadi jelek. Hubungan juga jadi enggak enak. Padahal kita mitra. Kami masih membuka harapan PD Pasar maupun Pemkot dapat menjalankan putusan dengan menyerahkan secara sukarela. Itu yang mau saya tekankan,” ungkap Bhaskara.

Ia juga berharap Pemkot Bandung selaku pemilik PD Pasar dapat menghormati hukum yang sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Bhaskara mengaku kecewa dengan sikap Pemkot Bandung yang selama ini terkesan tutup mata dan telingan terhadap persoalan Pasar Andir tersebut meskipun Pemkot mengikuti sengketa Pasar Andir sejak awal.

“Ini akan jadi preseden buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Kota Bandung kalau sampai eksekusi ini masih ditolak. Ketika ada eksekusi pengadilan, kalau ngerti hukum, kalau merasa pemerintah, harusnya laksanakan putusan itu secara sukarela. Kami secara hukum dilindungi undang-undang, masak mau dirongrong terus,” ujarnya.

BACA JUGA ;

LIPUTAN KHUSUS Bag-1 : Pengelola Pasar Andir, Misteri Uang Service Charge dan Isu Investasi di Kota Bandung

 

 

Disinggung kapan eksekusi Pasar Andir akan dilaksanakan, menurut Bhaskara, pelaksanaan eksekusi akan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Yang pasti, kata dia, pihaknya telah melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan agar eksekusi dapat dilakukan juru sita dari PN Bandung seandainya PD Pasar tidak menyerahkan pengelolaan Pasar Andir secara sukarela.

“Kapan pelaksanaannya (eksekusi), nanti pihak PN yang menentukan jadwal. Kami masih tunggu jadwal keluar dari pihak PN. Tapi biasanya enggak lebih dari dua minggu. Nanti akan saya kabari lagi jika sudah keluar jadwalnya,” tegas Bhaskara.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atau tanggapan mengenai rencana eksekusi Pasar Andir oleh PT APJ dari pihak PD Pasar Bermartabat. Pjs Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Bermartabat, Lusi Lesminingwati tidak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan BandungKita.id.

Pesan instan yang dikirim BandungKita.id ke aplikasi whatsapp pribadinya dibaca oleh Lusi. Namun ia sama sekali tidak merespon apalagi menjawab pertanyaan BandungKita.id tersebut. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar