Diminta BPK Cepat Soal Pelaporan LKPD, Bupati Aa Umbara: Lambat Juga Tak Apa-apa Asal Bagus

BandungKita.id, KBB – Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menerima tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat Wilayah I untuk melakukan pemeriksaan interim atau pemeriksaan pendahuluan atas penggunaan anggaran atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019.

Pemeriksaan interim yang dimulai sejak 5 Februari sampai 29 Februari 2020 itu dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan. BPK akan menyasar empat bidang yaitu kas daerah, belanja modal, belanja belanja barang, dan belanja jasa.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengaku sangat menginginkan KBB meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Pasalnya, sejak Bandung Barat berdiri sampai ia duduk sebagai ketua dewan, hingga menjabat sebagai bupati predikat tersebut tak pernah diraih.

Kondisi itu menjadi beban tersendiri bagi Aa Umbara. Apalagi saat ini dirinya yang menjabat sebagai orang nomor satu di KBB.

“Saya merindukan hasil WTP, dari dulu kita WDP terus. Tentu ini jadi beban bupati juga. 12 tahun kita berdiri terus WDP. Mudah-mudahan cita-cita itu tahun ini terlaksana,” kata Bupati Aa Umbara.

BACA JUGA :

Waduh! BPK Audit Penggunaan APBD KBB Tahun 2019, Ada 4 Pos Anggaran yang Diperiksa

Wabup KBB Hengky Kurniawan dan PWI Akan Gelar Berbagai Kegiatan Seru di Peringatan Hari Pers Nasional 2020, Catat Tanggalnya

Soal Omnibus Law, Pemkab Bandung Barat Sampaikan Tuntutan Buruh KBB ke Presiden

Untuk merealisasikan hal itu, Aa Umbara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) agar konsentrasi dan fokus dalam membuat laporan. Menurutnya, percuma jika laporan dilaksanakan cepat jika hasilnya kurang baik. Lebih tepat hasil laporan bagus meski dikerjakan lambat.

“Mengerjakan cepat tapi jelek kan percuma, lambat juga tak apa apa tapi tetap bagus,” ucapnya.

Aa Umbara juga meminta setiap kepala OPD di lingkup Pemkab Bandung Barat untuk bekerja keras mengerjakan pelaporan tersebut.

“Harus ada keinginan bersama meraih predikat WTP, karena sudah beberapa tahun tidak meraih opini WTP,” katanya.

Disinggung terkait hal yang mengganjal pada pemeriksaan BPK TA 2018 lalu, Umbara menegaskan hal tersebut sudah selesai dan dirinya optimis mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada TA 2019.

“Kasus penggelapan dana BPJS RSUD Lembang sudah selesai, kan itu tahun anggaran 2018. Yang terpenting adalah semua kepala dinas bekerja keras dan tepat waktu,” ujar Bupati. (Restu Sauqi/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M