by

Waduh! Oknum ASN KBB Gelapkan Setoran Pajak Senilai Ratusan Juta Rupiah, Begini Modusnya

Aneh, Inspektorat KBB Hanya Rekomendasikan Sanksi Administratif

BandungKita.id, KBB – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bandung Barat berinisial BR diketahui melakukan penggelapan uang setoran pajak dengan cara memalsukan tanda tangan atasannya di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Akibatnya Pemkab Bandung Barat mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BandungKita.id, BR kedapatan memalsukan beberapa dokumen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nasabah yang menyetorkan kewajibannya membayar pajak BPHTB. Dalam melakukan aksinya, BR dibantu seorang tenaga ahli perpajakan di dinas tersebut.

“Pejabat yang tanda tangannya dipalsukan saat ini sudah pensiun. Gara-gara dipalsukan BR, dia (pejabat) bolak-balik diperiksa Inspektorat,” kata sumber BandungKita.id saat ditemui Selasa (10/3/2020).

Akibat pemalsuan tanda tangan tersebut, pajak BPHTB yang disetorkan wajib pajak dan seharusnya masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Bandung Barat senilai ratusan juta rupiah malah masuk ke kantong pribadi BR. Namun anehnya, Inspektorat KBB sama sekali tidak melaporkan temuan kerugian tersebut.

Pemkab Bandung Barat melalui Inspektorat KBB hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa mutasi kepada BR meski yang bersangkutan diketahui telah terbukti dan mengakui perbuatannya yang merugikan kas daerah Pemkab Bandung Barat.

BACA JUGA :

Personel Polda Jabar Sambangi Ruangan Sekda KBB? Terkait Kasus Hibah dan Bansos?

Bupati KBB Aa Umbara Minta ASN KBB Tingkatkan Kinerja dan Kedisiplinan

Waduh! Telusuri Dugaan Korupsi Penyaluran Hibah dan Bansos di KBB, Polda Jabar Sambangi DPKD KBB

Sumber BandungKita.id di BPKD KBB menyebut selain memalsukan tanda tangan dokumen BPHTB, BR dan seorang staf juga memalsukan tanda bukti setoran sehingga dana yang harusnya masuk ke kas daerah malah “ditilep” oleh BR dan rekannya.

“Saya kasian ke Pak Haji (Kepala Bidang di BPKD). Mau pensiun malah disibukkan dengan hal yang tidak dia lakukan. Yang memalsukannya BR dan seorang staf,” kata sumber BandungKita.id sambil menggelengkan kepala.

Dikonfirmasi terpisah, BR mengakui perbutannya memalsukan tanda tangan mantan atasannya. Kini BR telah menerima sanksi administratif berupa mutasi dengan ditempatkan di salah satu kecamatan dan ditunda kenaikan pangkatnya selama dua tahun.

“Saya saat ini telah menerima sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua tahun. Dan mengenai dugaan penggelapan pajak, sudah saya selesaikan dengan notaris yang melakukan pembayaran pajak waktu itu. Saya pun sekarang bertugas di kecamatan sebagai staf. Semua sudah selesai kang, uangnya pun sudah dikembalikan,” tutur BR saat dihubungi BandungKita.id melalui ponselnya.

Ilustrasi penggelapan duit pajak (foto:net)

Inspektorat KBB Hanya Rekomendasikan Sanksi Administratif

Kepala Inspektorat KBB Yadi Azhar mengakui adanya temuan kasus penggelapan pajak oleh ASN tersebut. Walau tidak dilaporkan ke aparat berwajib, menurut Yadi, yang bersangkutan sudah dijatuhi sanksi berat.

“Hasil pemeriksaan tim pemeriksa yang dilaksanakan November 2019, yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan masuk dalam tingkatan hukuman berat. Inspektorat merekomendasikan yang bersangkutan diturunkan pangkatnya satu tingkat selama tiga tahun,” ujar Yadi melalui pesan WhatsApp.

Disinggung mengenai adanya kerugian negara akibat penggelapan pajak tersebut, Yadi mengakuinya. Namun ia tidak menyebutkan berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat aksi oknum ASN KBB tersebut.

Yadi juga mengakui Inspektorat tidak melaporkan BR kepada pihak berwajib karena yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara.

“Kalau enggak salah ada (kerugian negara). Tapi yang bersangkutan siap untuk mengganti,” ujar Yadi.

Ia juga beralasan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menilai apakah yang dilakukan oknum ASN KBB tersebut termasuk tindakan pidana atau melawan hukum atau tidak. Yadi menyebut pihaknya hanya merekomendasikan sanksi terhadap BR sesuai PP 53 tentang disiplin PNS.

“Soal pelanggaran hukum itu keliatannya aparat penegah hukum yang harus menilainya. Maaf saya lagi sama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dulu,” kata dia.(team/ BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Comment