BandungKita.id, PENDIDIKAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta maaf atas terjadinya kisruh tentang Program Organisasi Penggerak (POP).
POP adalah program Kemdikbud bagian dari visi Merdeka Belajar. Program ini berupaya meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga pendidik, dan kepala sekolah. Upaya ini dilakukan Kemdikbud dengan menggandeng organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.
Organisasi terpilih akan diberikan uang untuk membiayai pelatihan atau kegiatan lain yang sesuai visi program. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp595 miliar per tahun. Ditargetkan, program ini dapat meningkatkan kompetensi 50 ribu guru di 5.000 sekolah antara 2020-2022.
BACA JUGA :
Resmi! UN Tahun Ini Ditiadakan Akibat Corona, Ini Dua Opsi untuk Menentukan Kelulusan Siswa
Tahun Ajaran Baru, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Dilakukan Secara Online
Kapan Sekolah di Jabar Dibuka Kembali? Ini Penjelasan Gubernur Ridwan Kamil
Sejumlah organisasi besar seperti Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan untuk mundur dari Program tersebut, lantaran kriteria pemilihan dan penetapan peserta program yang tidak jelas.
Oleh karenanya, Nadiem menyampaikan permintaan maaf di Channel Youtube Resmi Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).
Secara khusus Nadiem menyampaikan permohonaan maafnya kepada NU, hingga Muhammadiyah sampai PGRI dan terus meminta bimbingan.
Dalam keterangannya, Nadiem berharap ketiga organisasi terbesar itu dapat kembali bergabung dalam program organisasi penggerak Kemendikbud.
“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Mendikbud, Selasa (28/7).
Nadiem Makarim juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi lain yang turut bergabung dalam program organisasi penggerak Kemendikbud. Ia berharap kerja sama pihaknya dan para organisasi bisa bermanfaat.
Nadiem juga menegaskan Tanoto Foundation serta Putera Sampoerna Foundation tidak akan menggunakan dana APBN sepeserpun dalam program Kemendikbud.
“Partisipasi Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation dalam program Kemdikbud tidak gunakan dana APBN sepeserpun. Mereka akan mendanai sendiri aktifitas programnya tanpa anggaran pemerintah,” terang Nadiem.
Dalam keterangannya, Nadiem berharap ketiga organisasi terbesar itu dapat kembali bergabung dalam program organisasi penggerak Kemendikbud.
“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua,” tutup Nadiem.
BACA JUGA :
Ingin Perfilman Indonesia Makin Maju, Nadiem Makarim Gandeng Netflix
Resmi! Kemendikbud Luncurkan Tayangan Program “Belajar dari Rumah” di TVRI
DPR Minta Dana Alokasi Khusus Pendidikan Diawasi Langsung
Sementara itu, Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem.
“Insya Allah tidak sulit mencari pengganti sosok Nadiem ini, karena ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan,” ujarnya pada Selasa (28/7) seperti dikutip BandungKita,id dari Tirto.
Senada dengan Saleh, anggota DPR Komisi X Ali Zamroni pun berpendapat, Presiden mesti mengevaluasi Nadiem karena ia sudah terlalu banyak membuat kebijakan kontroversial.
“Nadiem keliru ketika menghapus nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang berujung demo dari pegiat pendidikan informal. Kebijakan lain yang ia anggap keliru adalah kerja sama dengan Netflix dan TVRI. Terakhir, kebijakannya tentang UKT di masa pandemi COVID-19 bikin kecewa banyak mahasiswa,” tandas Ali. (*)
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Comment