by

Bawaslu Kabupaten Bandung : PKK Harus Netral

Bawaslu Temukan PKK Desa yang Deklarasi Dukung Paslon Tertentu

BandungKita.id, SOREANG – Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan agar pengurus dan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Bandung untuk tetap dalam posisi netral pada hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung Ari Hariyanto mengatakan, pihaknya menyayangkan masih adanya sejumlah Kader PKK yang menyatakan deklarasi dukungannya terhadap salah satu paslon Bupati Bandung.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
“Kami mendapatkan adanya video berdurasi pendek yang mengatasnamakan PKK Desa GunungLeutik, Kecamatan Ciparay yang mendukung salah satu paslon. Ini tentu saja sangat kami sayangkan, karena selayaknya mereka tidak membawa PKK dalam politik praktis,” katanya, kepada wartawan, Senin (12/10/2020).⁣⁣⁣

Video berdurasi 11 detik itu menampilkan 8 orang ibu-ibu anggota PKK Desa GunungLeutik Kecamatan Ciparay, mereka mendeklarasikan dukungannya terhadap salah satu paslon Bupati Bandung pada Pilkada 2020 desember mendatang.

Courtsey : istimewa

“Kami anggota PKK Desa GunungLeutik Kecamatan Ciparay siap mendukung Teh Nia menjadi indung (ibu) Bandung. Sabilulungan sabilulungan sabilulungan yes !,” tegas ibu-ibu PKK Desa GunungLeutik Kecamatan Ciparay dalam video tersebut.
⁣⁣⁣
Apalagi berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk tahun 2020 dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu diantaranya untuk mendukung kegiatan TP PKK desa.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Subjek pengawasan dalam Pilkada, kata dia, adalah setiap organisasi yang menggunakan anggaran negara, baik dari APBD, APBN maupun APBdes. Menurutnya, dalam larangan yang diatur dalam UU Pilkada, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ataupun mendukung calon tertentu.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Pengurus dan kader PKK mulai dari tingkat desa sampai kabupaten agar bisa menjaga netralitas terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.

BACA JUGA :

Daftar ke KPU, Kurnia Agustina Naser-Usman Sayogi Janji Maksimalkan Visi “NU Pasti Sabilulungan”

LIPSUS Bag-3 : Ada Amplop THR Bupati Dadang Naser dan Teh Nia di Pusaran Isu Suap DPRD Kabupaten Bandung

Teh Nia Kunjungi Warga Penderita Kanker, Begini Tanggapan Komunitas Munding Dongkol

Pasalnya, PKK bukan organisasi partai atau yang berafiliasi kepada partai politik tertentu. PKK mengemban tugas sosial, sudah sepatutnya kegiatan sosial tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
“Kader PKK dituntut netral, tapi mereka juga bisa menyukseskan Pilkada dengan berperan aktif dengan menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya menyangkut aturan terbaru terkait Pilkada seperti pada saat kampanye tidak boleh ada kerumunan massa lebih dari 50 orang,” ucapnya.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Sedangkan terkait, ulah yang dilakukan oknum PKK di Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay, Bawaslu Kabupaten Bandung akan langsung berkoordinasi dengan sejumlah instansi termasuk memerintahkan Pengawas Kecamatan agar berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang bersangkutan.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
“Kader PKK mereka punya hak suara, tapi hak politik tersebut hanya bisa disalurkan di TPS saja tak perlu dipamerkan segala karena bisa merusak peran mulia PKK. Sama dengan ASN posisinya harus netral, hanya tentu beda perlakuannya,” paparnya. (M. Zezen Zainal M/BandungKita.id).

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment