by

Lembang Diusulkan Jadi Kota, Bupati KBB dan Pengamat ITB Angkat Bicara

BandungKita.id, LEMBANG – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pastikan tidak akan ada Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Lembang, KBB. Lembang akan ditingkatkan menjadi kota dan dipimpin oleh wali kota. Usulan Lembang jadi DOB baru ini diajukan oleh Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB)

Selain Lembang, ada 8 daerah lain yang diusulkan menjadi DOB yaitu Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur. ⁣

Bupati KBB Aa Umbara Sutisna mengaku pihaknya masih fokus membangun infrastruktur ekonomi dan sosial di Lembang. Maka, kata dia, pemerintah tidak bisa melakukan pemekaran wilayah karena tidak realistis.⁣

“Kabupaten Bandung Barat belum stabil, seharusnya hal itu diputuskan pasca selesainya pembangunan infrastruktur di wilayah KBB selatan,” ucap Umbara di Ngamprah, Kamis (5/11/2020).⁣

BACA JUGA :

Orchid Forest Cikole Lembang: Taman Anggrek Terluas di Indonesia, Yuk Traveling!

Pre-Launching “Islamic Park” Sinergi Foundation, Objek Wisata Berbasis Wakaf Pertama di Lembang

Inilah 9 Surga Tersembunyi di Bandung Barat, Wajib Banget Kamu Kunjungi!

Lanjut ia menjelaskan, kondisi KBB akan memburuk jika Lembang memisahkan diri. Pasalnya, wilayah itu adalah pusat destinasi pariwisata yang paling besar sumbangannya terhadap kas daerah.⁣

“Semua perencanaan harus dipikirkan matang-matang, nanti Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB akan sangat berkurang, karena pemasukan yang paling besar itu daru Lembang. Kondisi rakyat adalah hal yang paling penting saat ini, jadi jangan dulu berpikir kesana!” tegas dia.⁣

Umbara berharap usulan DOB tak langsung dlayangkan ke Pemprov Jabar, tapi bertahap melalui pemerintahan tempat induk dari calon daerah otonom baru tersebut. ⁣ Ia bukannya tidak mengetahui, namun Umbara menilai menilai pemekaran hanya akan membebani anggaran negara. ⁣

“Saya bukan menolak, tetapi kita harus melihat secara utuh kondisi di lapangan seperti apa. Kenyataannya wilayah KBB selatan saja jalannya masih banyak yang berlubang dan belum dibenahi karena pandemi COVID-19,” tandasnya.

BACA JUGA :

Hoax! Diisukan Ditangkap KPK, Bupati KBB Aa Umbara Ternyata Lagi Asyik Makan Sate

Kerjasama Pemda KBB dan Kejari Bale Bandung Dinilai Hanya untuk “Bekingi” Kepala Daerah dari Potensi Korupsi Dana Covid-19

Waduh! KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Hibah KONI KBB

Senada dengan Bupati KBB, Pengamat Urban dan Kebijakan Publik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Arif Prasetyo juga menilai rencana pemekaran Kecamatan Lembang menjadi DOB setingkat Kota sama sekali tidak penting dilakukan saat ini.

Ia menilai KBB yang menjadi induk Lembang saat ini pun tidak maju dan tidak berprestasi. Lebih baik, kata dia, dilakukan elaborasi agar KBB menjadi kabupaten yang maju, bukan malah dimekarkan.

“Kalau menurut saya ngapain, Kabupaten Bandung Barat kan bukan daerah yang berprestasi luar biasa, gak maju-maju. Jadi kenapa tidak didorong menjadikan Kabupaten Bandung Barat yang maju,” ujar Frans, dikutip dari Tribun Jabar, Rabu (4/11/2020).

Pengamat Urban dan Kebijakan Publik ITB, Frans Ari Prasetya. (foto : Tito Rohmatulloh/ BandungKita.id)

Selain itu, kata dia, semakin banyak daerah yang dilakukan pemekaran yang tidak begitu penting malah akan menambah rumit sistem tata kelola Pemerintah dan tata kelola anggaran.

“Dan akan melahirkan dinasti politik baru, suka tidak suka itu akan mengikis demokrasi, sebenarnya. Jadi untuk apa, malah menyuburkan shalter oligarki dalam struktur pemerintahan yang baru, kalau misalnya memang tidak begitu urgen,” katanya.

Lagi pula, kata dia, proses DOB itu tidak mudah. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi mulai dari syarat administrasi, teknis, fisik kewilayahan yang harus dipenuhi dan secara struktural harus mendapat persetujuan dari DPRD, Bupati, Gubernur serta mendapat rekomendasi dari Mendagri.

“Jangan lupa ada syarat kependudukan juga yang harus terpenuhi, ini berapa banyak sih yang ingin, atau jangan-jangan hanya segelintir orang yang pengen menjadikan Lembang DOB,” pungkasnya. (*)

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment