by

Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Dua Mantan Kades di Kabupaten Bandung Ditahan Pihak Kejari

BandungKita.id, KAB BANDUNG – Diduga korupsi dana desa, dua mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bandung ditahan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Bandung. Kedua mantan Kades tersebut ditahan oleh Jaksa selama 20 hari, yaitu sejak tanggal 19 Januari 2021. Hal ini disampaikan Kepala Sub Seksi Penuntutan seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung Rudi Dwi Prastyono

“Masing-masing dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Pasal yang didakwakan nantinya, yang disangkakan terhadap dua tersangka tersebut, pasalnya sama,” tutur Rudi.

Rudi menambahkan, pihaknya telah menerima limpahan tahap dua perkara dari Polresta Bandung dan membentuk dua Tim Penuntut Umum. Sehingga, perkara siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung. “Kita sudah limpahkan perkara tersebut ke pengadilan tipikor. Untuk di sidang, tinggal menunggu penetapan dari majelis hakim,’’ucapnya.

“Jadi nanti setelah ada penetapan, baru kami melaksanakan penetapan tersebut untuk sidang,” tambahnya kemudian.

BACA JUGA :

Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia Lewat “Pantun Koruptor” Karya WS Rendra⁣⁣

Mantan Kades Cikalong Diduga Menjual Tanah Desa, Polisi Lakukan Penyidikan

Sementara itu, perkara pertama terkait penyalahgunaan alokasi dana desa dan alokasi dana perimbangan desa (ADPD) terjadi di Desa Sukarame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

“Pelaku yang pertama inisialnya S, sebagai kepala desa pada tahun 2014-2019,” ujar Rudi saat dihubungi via telepon, Jumat (22/1).

Rudi mengungkapkan, pelaku S mengetahui adanya kerugian negara sebesar Rp277.595.800. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pencalonan kepala desa pada periode berikutnya.

“Dia nyalonin lagi Kades untuk periode 2019-2024. Jadi dia korupsi di tahun anggaran 2019 untuk mencalonkan dirinya ditahun berikutnya,” ungkap Rudi.

Selain itu, pada 2019, di Desa Sukarame membeli kendaraan Ambulan dengan cara kredit. Namun, setelah diperiksa baru dibayar uang mukanya saja. Padahal seharusnya bisa dibeli tunai dengan anggaran dana desa.

BACA JUGA :

Waduh! Kades Lembang Ralat Bukti dan Keterangan di Persidangan Kasus Pasar Panorama Lembang

Warga Warung Domba Cikalongwetan Tolak Proyek Peternakan Ayam, Kadis LH KBB Angkat Bicara

“Jadi dia hanya memberikan DP sebesar kurang lebih Rp30 juta, sisa uang yang sudah diserap dari anggaran dana desa tersebut, dia pakai untuk kepentingan pribadinya,” beber dia.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan ambulan dibeli bukan atas nama desa. Tetapi atas nama pribadi. Kemudian untuk spesifikasi tidak sesuai dengan ketentuan.

“Semacam di modif gitu untuk dijadikan mobil ambulan. Jadi saat ini ambulance tersebut kami sita sebagai barang bukti nanti di pengadilan,” sambungnya dikutip dari Jabar Ekspres.

Kasus kedua terjadi di desa Wanasari Kab.Pangalengan, Kab. Bandung dengan inisial U. Mantan Kades periode 2014-2019. Berdasarkan fakta penyidikan kerugian negara sebesar Rp222.627.745.

“Untuk modusnya adalah alokasi dana desa pada proyek pembangunan. Namun, tidak sesuai dengan spek pekerjaan,” tandas Rudi. (*).

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment