BandungKita.id, JAWA BARAT – Terdapat sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 disandingkan tahun lalu di Jawa Barat (Jabar). Untuk tahun ini, rencananya sekolah swasta akan dicantumkan untuk dipilih calon siswa baru. Hal ini disampaikam Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi.
Dedi menjelaskan, rencana tersebut muncul pada tahun lalu setelah pihaknya melakukan evaluasi. Pasalnya, banyak siswa-siswi yang gagal dalam penerimaan PPDB lantaran jumlah sekolah negeri yang sangat terbatas.
BACA JUGA:
UNBK SMA, SMK, 16 Maret Mendatang, Begini Persiapan Disdik Jabar
Begini Tanggapan Kadisdik Jabar Soal Ombudsman yang Tegur Kunjungan Emil Saat UN
Pada PPDB 2020, dia mengatakan, jumlah sekolah negeri tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) di seluruh Jabar sangat minim. Hanya ada 833 sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta jumlahnya mencapai 4.146.
“Dari PPDB hanya terserap 41 persen (peserta PPDB yang lolos) pada tahun 2020. Agar pilihan sekolah lebih banyak, maka sekarang kita coba agar sekolah swasta bisa masuk PPDB,” ujar Dedi dalam Temu Aspirasi Masyarakat Pendidikan dan Sekolah (Teras) Radjiman 6, di Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Rabu (10/2/2021).
Selain itu ada perbedaan lainnya, yaitu terkait syarat jalur prestasi. Di masa Pandemi Covid-19 ini, pihaknya tidak akan menggelar ujian nasional (UN).
“Tahun ini maka nilai rapot pada 5 semester terakhir yang disampaikan sekolah, itu yang akan dinilai dalam PPDB,” kata dia.
Sedangkan perbedaan lainnya adalah syarat untuk jalur perpindahan orang tua akan diubah menjadi jalur perpindahan tugas. “Setelah jalur afirmasi tersebut selesai semua baru dilakukan jalur zonasi,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Jalur Ekonomi Tidak Mampu Pada PPDB 2019 Dihapus, Disdik Jabar Masih Cari Solusi
Orang Tua Siswa SDN 1 Pangheotan Tuntut Kepala Sekolah Mundur, Begini Tanggapan Disdik KBB
Dedi melanjutkan, pemegang tanggung jawab dalam PPDB tahun 2021 ini tidak akan ditangani semua oleh pihaknya. Disdik Jabar hanya berperan sebagai koordinator, sementara ketua pelaksana merupakan tugas dari setiap wilayah yang berada di bawah naungan Disdik Jabar.
“Untuk perubahan ini kami akan mencoba roadshow ke beberapa tempat menginfokan perbedaan dalam PPDB 2021,” ujar Dedi.
Dedi menyebut pihaknya kini terus mempersiapkan regulasi baru agar PPDB 2021 bisa berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, yakni akuntabel, transparan dan objektif. Langkah konkritnya yaitu dengan penyusunan perubahan Pergub tentang PPDB.
“Aturan tersebut akan diuji publik oleh pemerhati, pegiat pendidikan, dan kemudian pembuatan juknis dan pelaksanaan PPDB akan direalisasikan,” tandasnya. (*).
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Comment