Bandungkita.id, KBB – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kabupaten Bandung Barat berencana untuk menemui langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait berkurangnya nilai bantuan dana desa tahun 2023. Hal itu dilakukan, karena Apdesi KBB yak kunjung mendapat jawaban usai menemui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta Kementerian Dalam Negeri.
“Kemendes tidak bisa memeberikan jawaban seperti yang kami harapkan, alasannya dana desa kewenangan Menteri Keuangan”, ujan Gagan Wirahma, Sekjen APDESI KBB.
Gagan mengaku, para kades menyayangkan tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah pusat sejak awal adanya pengurangan bantuan dana desa tersebut. Sebab, lanjutnya, para kepala desa telah menyusun rancangan anggaran pada 2022.
“Yang kami sesalkan, kenapa Kementrian tidak menyampaikan pemberitahuan dari awal, bahwa bantuan dana desa akan dikurangi, sedangkan kami membuat RKPDes tahun 2022”, kata Gagan yang merupakan, Kepala Desa Cihanjuang.
Merasa hasil audensi dengan Kemendes dan Kemendagri tidak memuaskan, Apdesi KBB berencana menemui Presiden Jokowi. Rencananya, audensi tersebut akan disampaikan bertepatan dengan peringatan Undang Undang Desa pada 18 Februari nanti.
“Sepertinya kita akan menunggu agenda pada ulang tahun lahirnya UU Desa, tanggal18 Februari, mudah- mudahan bisa langsung audensi dengan Presiden,” tegasnya.
Poin-poin yang disampaikan Apdesi KBB dan rombongan, saat beraudensi dengan Kemendes dan Kemendagri:
- Penurunan Anggaran Dana Desa/ DD 2023
- Pilkades
Adapun hasil pertemuan dengan kedua Kementrian
- Mengenai penurunan nilai anggaran dana desa:
Kedua Kementrian tersebut ( Mendagri – Kemendes ). Tidak bisa memberikan jawaban yg memuaskan tentang Indikator Penurunan Nilai Anggaran dana desa. Karena menurutnya, masalah penurunan nilai anggaran dana desa Tersebut adalah kewenangan Menteri Keuangan sesuai dengan PMK 201.
Rmbongan Perwakilan APDESI, DPMPD KBB, & KOMISI 1 DPRD KBB, belum bisa audensi dengan Menteri Keuangan, karena jadwal pertemuan belum dapatkan, sehingga jawaban yang kami harapkan belum bisa diterima
- Kaitan dengan PILKADES untuk 12 Desa di KBB
KOMISI 1 DPRD KBB, mengusulkan tetap di gelar pada tahun ini, yg diperkiraan akan di gelar pada Bulan Juli 2023
Demikian sementara yang bisa disampaikan. Kami tetap berjuang walau hasilnya sementara ini belum mendapatkan hasil yang kami harapkan. Insya Allah pada tgl 19 Februari 2023
Akan ada audensi dengan Presiden Jokowi pada saat lahir UU No. 6, tentang Desa. Akan kami tanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.
Comment