Bandungkita.id, KBB – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inventarisir aset menjadi salah satu fokus yang dilakukan Pemda KBB untuk mengejar WTP.
Menurut Plh Sekretaria Daerah (Sekda) KBB, Asep Wahyu, pihaknya terus melengkapi berbagai kekurangan saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang tengah dilakukan saat ini. Aset pun menjadi salah satu faktor yang krusial, karena kerap menjadi kendala pemerintah daerah untuk meraih opini WTP.
“Kita melakukan perbaikan dari berbagai temuan yang ada. Aset sedang dilakukan penertiban,” ujar Asep Wahyu kepada Bandungkita.id di Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jalan Gegerkalong Hilir, KBB, Rabu (22/2/2023).
Baca Juga:
Selamatkan Ribuan Aset Pemkab Bandung, Kang DS Targetkan Sertifikasi Aset Rampung dalam Dua Tahun
Asep Wahyu pun berharap KBB mampu kembali meraih opini WTP seperti tahun sebelumnya. Bahkan diakuinya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aparatur kewilayahan terus mendukung dengan berbagai upaya salah satunya pemenuhan data.
“Satu aja, harapannya tetap WTP,” tegas Asep Wahyu.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Bandung Barat, Heru BP menjelaskan, hingga saat ini penyelesaian persoalan aset yang sebelumnya menjadi temuan BPK terus berprogress. Hal tersebut dibuktikan dengan terus melakukan sertifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh Pemkab Bandung Barat.
“Salah satunya adalah penyelesaian aset. Aset-aset tersebut memang ada temuan tahun sebelumnya dan kita sampai saat ini terus berproggress dalam rangka penyelesaian temuan-temuan perihal aset,” kata Heru.
Ia menambahkan, pada anggaran tahun 2022 lalu setidaknya 260 lebih tanah milik Pemkab Bandung Barat yang sudah disertifikatkan dan rencananya jumlah aset yang akan disertifikatkan targetnya bakal terus ditambah setiap tahun.
“Terhadap aset-aset yang bersertifikat dalam tahun anggran 2022 ini yang kemaren dilaksanakan kita sudah mensertifikatkan tanah pemerintah daerah kurang lebih 260 an sertifikat lebih dan tahun ini pun terus dikembangkan terus berproses dan mudah-mudahan tahun ini bisa sampai ke 300 sertifikat,” katanya.
Video Pilihan:
Lebih lanjut ia mengatakan, upaya penyelesaian persoalan terkait aset Pemkab Bandung Barat yang menjadi temuan BPK hingga saat ini terus berproses dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
“InshaAllah kita juga ingin berprogress agar tanah-tanah milik pemerintah semuanya mempunyai dasar hukum yang kuat untuk sertifikat tahun yang jelas. Terdapat temuan-temuan BPK sebelumnya sudah berprogggress untuk selalu menyelesaikannya baik tanah maupun aset-aset yang bergerak,” katanya.
Heru menegaskan, pihaknya menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh aset yang dimiliki Pemkab Bandung Barat terutama limpahan dari Kabupaten Bandung bakal segera disertifikasi untuk memastikan aset yang dimiliki Pemkab Bandung Barat aman.
“Semuanya sertifikat yang berasal dari induk kita coba untuk urus sertifikatnya. Kita targetkan dalam mungkin dalam lima tahun kedepan sertiikat-sertifikat tanah ini bisa segera terwujud,” ungkapnya.
Comment