BandungKita.id, Banjaran – Tiga jenazah ditemukan dalam satu kontrakan di Kampung Cae, Desa Kiaraongke, Kecamatan Banjaran, Jumat (5/9/2025). EN (34), seorang ibu, ditemukan tergantung di kusen pintu kamar. Dua anak laki-lakinya, AA (9) dan AAP (11), tergeletak tak bernyawa di ruangan yang sama. Di dinding ruang tengah, secarik surat tulisan tangan tertempel curahan hati terakhir seorang ibu yang terhimpit ekonomi dan keputusasaan.
Tragedi ini mengguncang publik. Tak hanya karena kematian yang memilukan, tapi karena ia membuka luka lama: kegagalan sistem perlindungan sosial di tengah gempuran program bantuan yang digadang-gadang sebagai solusi.
Surat di Dinding: Testimoni Sunyi dari Pinggiran
Surat yang diduga ditulis oleh EN mengungkap tekanan hidup yang tak tertampung oleh program formal. Di tengah gempuran hutang, biaya hidup, dan minimnya dukungan psikososial, keputusan tragis itu menjadi simbol dari sistem yang tak mampu menjangkau mereka yang paling rapuh.
“(Ini) tragedi kemanusiaan. Pemkab dengan juta-juta program ternyata lalai. Dosa besar bupati, camat, desa, dan RW,” ujar aktivis lingkungan dan kemanusiaan Dadang Utun Arthayuda, yang akrab disapa Mang Utun. Ia menyoroti bahwa program dana bergulir dan bantuan sosial sering kali gagal menyentuh akar persoalan: ketimpangan akses, minimnya pendampingan, dan absennya empati struktural.
Dana Bergulir: Sukses Statistik, Gagal Etika?
Kabupaten Bandung dikenal sebagai salah satu daerah dengan serapan dana bergulir tinggi. Namun, kasus EN memunculkan pertanyaan: apakah keberhasilan program di atas kertas sejalan dengan keselamatan warga di lapangan?
“Ketika surat terakhir seorang ibu tertempel di dinding kontrakan, itu bukan sekadar curahan hati. Itu adalah laporan kegagalan sistemik yang tak pernah masuk Musrenbang,” kata Roby seorang pemerhati kebijakan sosial dari Prk Indnesia.
Pesan Mahal bagi Bupati Dadang Supriatna dan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi
Tragedi ini menjadi pesan mahal bagi Bupati Dadang Supriatna dan jajaran pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan, sistem pendampingan, dan layanan kesehatan mental menjadi keharusan. Bukan sekadar klarifikasi, tapi pertanggungjawaban moral.
Maka bukan isapan jempol jika suatu saat para Guru ngaji diberi insentif, ketika Baznas diberikan keleluasan mendapat dampak dari pemotongan tunjangan ASN Kab.Bandung dan hibah keagamaan lain kemudian dioertanyakan rakyat.
Warga Banjaran kini tak hanya berduka, tapi juga bertanya: berapa banyak EN lain yang hidup dalam diam, menunggu sistem yang tak kunjung datang?
VIDEO PILIHAN
Comment