BandungKita.id — Dalam lanjutan liputan investigatif kami terhadap dugaan penipuan yang dilakukan oleh Struktural Bupati Kabupaten Bandung, Bagian 4 ini membedah pola-pola struktural yang memungkinkan praktik penyesatan publik berlangsung dalam waktu yang panjang dan sistematis.
Teaser dokumenter Skandal Penipuan Besar yang diluncurkan oleh NBW Media menggambarkan bagaimana pengusaha di wilayah Kabupaten Bandung diduga menjadi korban dari relasi kuasa yang tak seimbang. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas.
“Dibalik Proyek Jutaan, Ada Jebakan Batman”
Dalam kelanjutan investigasi soal PT BDS, muncul pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi utang perusahaan. Tawaran tersebut, menurutnya, datang lewat Inspektorat Daerah, yang diduga mewakili kepentingan pejabat daerah.
“Bu, bagaimana kalau Ibu bikin konsorsium dengan vendor lain, supaya dikasih proyek sama Pak Bupati?” ujar seorang anggota Inspektorat, seperti dituturkan Bu Vita kepada Bambang Widjojanto.
Permintaan tersebut dinilai janggal dan tak masuk akal. Dalam perhitungan sederhana, jika pemerintah memberikan proyek senilai Rp100 miliar, maka untuk dapat margin keuntungan 10%, nilai proyek yang diperlukan harus mencapai Rp1 triliun. Artinya, kreditur justru “menggali kuburan sendiri” demi mendapat kembali dana yang semestinya menjadi hak mereka.
“Ini konyol. Kenapa saya harus keluarin uang segitu besar hanya untuk dapatkan uang saya sendiri? Itu jebakan,” tegas Bu Vita.
Lebih lanjut, skema cicilan juga ditawarkan sebagai solusi, namun Bu Vita menolak. Ia menilai skema itu berisiko, tidak menjamin hak kreditur, dan berpotensi mengalihkan kasus pidana menjadi perkara perdata. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai “jebakan Batman”.
Relasi Tersembunyi: Inspektorat dan Kepentingan Kepala Daerah?
Pernyataan Bu Vita menimbulkan pertanyaan serius soal independensi Inspektorat Daerah. Dalam konteks ini, mereka terlihat seolah mewakili kepentingan Bupati atas urusan BUMD, memperkuat dugaan adanya intervensi kekuasaan.
“Pengaduan saya ke kejaksaan bahkan ditawarkan untuk diselesaikan lewat ‘perdamaian’. Saya tolak. Saya tak bisa kompromi dengan sistem yang penuh jebakan,” ucap Bu Vita.
- Praktik “penggiringan proyek” kepada pihak-pihak tertentu yang berakhir pada manipulasi administratif
- Dugaan pembiaran oleh lembaga pengawas internal
- Jejak digital yang mengindikasikan keterlibatan beberapa oknum ASN dan pejabat pelaksana teknis
“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka orang baik pun akan terperangkap dalam pola korupsi,” ujar Bambang Widjojanto dalam sesi diskusi pasca peluncuran teaser, Senin pagi.
Poster teaser yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi pemicu gelombang baru diskusi publik. Warganet mulai mengangkat cerita serupa dari daerah lain, menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah kasus terisolasi.
Comment