oleh

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Ini Disebut Sebagai Orang yang Meminta Uang Rp 1 Miliar Mengatasnamakan Sekda Jabar Iwa Karniwa

BandungKita.id, BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto disebut saksi kasus suap Meikarta, Neneng Rahmi sebagai orang yang meminta uang Rp 1 miliar yang mengatasnamakan Sekda Jabar Iwa Karniwa. Politisi PDIP itu disebut Neneng meminta Rp 1 miliar untuk percepatan izin Meikarta oleh Sekda Iwa.

Pernyataan itu diungkapkan Neneng yang menjadi saksi untuk empat orang yang duduk sebagai terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Mereka disebut jaksa sebagai pihak Lippo yang memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya.

Sedangkan Neneng Rahmi, yang merupakan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi, sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara tersebut, tetapi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang itu.

Neneng Rahmi mengungkap adanya peran anggota dewan dari tingkat Kabupaten Bekasi hingga anggota DPRD Jawa Barat yang terlibat dalam pusaran perkara itu. Siapa saja mereka?

Awalnya Neneng Rahmi tengah mengurus rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang isinya untuk kepentingan proyek Meikarta. Namun dia menyebut pembahasan Perda itu sempat terhambat di Pemprov Jabar.

“Pada awalnya Pak Hendry Lincoln (Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga/Dispora Kabupaten Bekasi) menyampaikan ke saya karena proses itu berhenti di Pemprov,” ujar Neneng Rahmi.

Neneng tidak menjelaskan hambatan apa yang dimaksudnya mengenai Perda tersebut. Namun kemudian Hendry disebut Neneng Rahmi mengatakan hambatan itu bisa diselesaikan oleh Sekda Jabar Iwa Karniwa.

“Saya dihubungkan ke Iwa oleh Hendry melalui DPRD (Kabupaten) Bekasi Bapak Sulaiman dan Pak Waras (Wasisto) di (DPRD) Provinsi (Jabar),” ujar Neneng Rahmi seperti dikutip dari detik.

Komunikasi antara Neneng Rahmi ke Iwa disebutnya melalui dua orang itu yaitu Sulaiman dan Waras Wasisto. Keduanya merupakan politisi PDIP. Sulaiman merupakan Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Bekasi, sedangkan Waras berasal dari Fraksi PDIP di DPRD Jabar yang juga bendahara PDIP Jabar.

BACA JUGA :

Selanjutnya Neneng Rahmi mengaku sempat melakukan pertemuan di tempat peristirahatan atau rest area di salah satu jalan tol bersama Hendry, Sulaiman, Waras, dan Iwa. Neneng Rahmi mengaku membahas soal besaran uang untuk Iwa demi membantunya mengenai Perda soal RDTR.

Neneng menyebut permintaan uang Rp 1 miliar untuk Sekda Jabar Iwa Karniwa itu tidak disampaikan langsung oleh Iwa, melainkan oleh Waras Wasisto. Waras menyebut uang itu untuk membantu Iwa yang ketika itu hendak mencalonkan menjadi Gubernur Jawa Barat pada Pilgub Jabar 2018.

Setelah mendengar Iwa meminta uang Rp 1 miliar, Neneng Rahmi mengaku berkoordinasi dengan Hendry. Hendry menyarankan Neneng untuk minta tambahan dana ke Lippo untuk memenuhi permintaan Iwa yang disampaikan Waras Wasisto tersebut.

“Saya terlibat dalam pembicaaan negosiasi angka tersebut dan yang pasti selesai pertemuan itu Pak Hendry menyampaikan ke saya, Sekda Provinsi dalam rangka bakal calon gubernur meminta untuk proses RDTR ini meminta Rp 1 miliar,” ucap Neneng Rahmi.

Saat itu Neneng Rahmi mengaku masih mengantongi sisa Rp 400 juta dari pemberiannya ke Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin. Pemberian untuk Jamaludin itu juga terkait Meikarta. Kemudian Neneng Rahmi mengaku mengikuti saran Hendry untuk meminta Rp 500 juta ke Lippo lagi demi memenuhi pemberian ke Iwa.

Neneng Rahmi mengaku memberikan Rp 900 juta itu melalui Sulaiman dan Waras. Dia tidak memberikan Rp 1 miliar sesuai yang diminta Iwa karena mengikuti saran Hendry agar tidak memberi uang secara bulat.

Hendry juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini. Hendry menyebut setidaknya ada tiga kali pertemuan yang dilakukannya bersama Neneng Rahmi dengan Iwa serta Sulaiman dan Waras.

Pertemuan pertama disebut Hendry terjadi di KM 72 Tol Purbaleunyi arah Kota Bandung. Menurut Hendry saat itu tidak ada ucapan dari Iwa soal permintaan Rp 1 miliar.

“Kami hanya dipertemukan dengan Pak Sulaiman dan Pak Waras. Dan beliau (Iwa) menyampaikan ikut sebagai bakal calon gubernur,” kata Hendry.

“Apakah Iwa menyampaikan langsung minta Rp 1 miliar?” tanya jaksa.

“Belum, Pak. Tapi setelah bubar, disampaikan Pak Waras (soal Rp 1 miliar),” jawab Hendry.

BACA JUGA :

Setelahnya pertemuan kedua terjadi di ruang kerja Iwa pada bulan Juli atau Agustus 2017. Saat itu menurut Hendry, Iwa menanyakan tentang draf Perda RDTR yang substansinya akan dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

Kemudian pertemuan terakhir atau ketiga terjadi lagi di ruang kerja Iwa di bulan Januari 2018. Saat itu Hendry mengaku datang bersama Bupati Neneng untuk menanyakan progres RDTR itu ke Iwa.

“Sampai Januari persetujuan belum muncul juga. Akhirnya saya dan Bupati menanyakan bagaimana bantuan Pak Iwa terkait RDTR ini,” ucapnya.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa jawaban Iwa. Namun yang pasti menurut Hendry, uang yang dimintakan sudah diberikan.

Persoalan Rp 1 miliar yang dimintakan Iwa itu sebelumnya disebut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Dia memang mengaku mendengar dari Neneng Rahmi soal permintaan Rp 1 miliar dari Iwa tetapi tidak tahu detailnya.

Iwa pun sudah pernah ditanya wartawan soal kesaksian dalam persidangan itu. Dia menepis pernah berurusan dengan Neneng sebagai Bupati Bekasi. Sedangkan soal Rp 1 miliar, Iwa mengaku sudah menjelaskannya ke KPK pada November 2018. Saat itu memang Iwa dipanggil penyidik sebagai saksi.

“Terkait informasi bahwa saya menerima atau meminta uang Rp 1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan untuk terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan agar informasi yang menyebut nama saya tidak menjadi salah tafsir sekaligus merugikan saya pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat,” kata Iwa pada Senin, 14 Januari lalu.

Selain itu Waras pernah pula diperiksa KPK, tepatnya pada Senin, 3 Desember 2018. Saat itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan bila pemeriksaan Waras dilakukan untuk mengetahui aliran uang terkait perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

“Kami telah mengidentifikasi adanya upaya mengubah aturan tata ruang yang disesuaikan untuk mengakomodir pihak tertentu, dalam hal ini diduga demi kepentingan untuk membangun proyek Meikarta,” kata Febri saat itu. (ZEN/BandungKita.id)

Komentar