oleh

BREAKING NEWS…Terlibat Kasus Korupsi, Dua Pejabat Pemkab Bandung Barat Ditangkap Kejari Bale Bandung

BandungKita.id, NGAMPRAH – Dua pejabat dan satu pensiunan pejabat yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dibekuk petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung pada Jumat (19/7/2019).

Ketiga pejabat tersebut yakni Kepala Seksi Kemitraan Apit Akhmad Hanifah, Staf UPT Kebersihan Abdulrahman Nuryadin dan mantan Kasubag TU UPT Kebersihan Adang Suherman.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB, Apung Hadiat mengakui adanya penahanan dua pejabat aktif dan satu pensiunan di dinas yang dipimpinnya.

“Betul ada penahanan. Dua masih aktif satu sudah pensiun. Apit Kasi Kemitraan, Abdul staf UPT Kebersihan dan Pak Adang mantan Kasubag TU UPT Kebersihan,” ujar Apung kepada BandungKita.id, Jumat (19/7/2019).

Ketiga pejabat tersebut diperiksa atas tuduhan korupsi berupa penyalahgunaan penggunaan anggaran tahun 2016 untuk kepentingan pribadi. Anggaran tersebut merupakan anggaran belanja BBM dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp 4.383.775.000 untuk bahan bakar minyak dan Rp 1.483.270.000 untuk perawatan kendaraan bermotor.

“Itu kasus tahun 2016 kasus itu merupakan temuan BPK. Info yang saya dapat, sampai sekarang sih masih ditahan di kejaksaan. Yang lebih jelasnya sih saya belum tahu,” kata Apung.

BACA JUGA :

Waduh! Sudah Masuk Usia Pensiun, Camat Ngamprah KBB Masih Enggan Turun dari Jabatannya

 

 

Dispora dan KONI KBB Janji Bonus Atlet Dicairkan Juli Ini

 

Apung mengatakan, kasus tersebut bukan masalah institusi. Kasus tersebut menurutnya, merupakan kasus personal pejabat yang ada di lingkungannya.

“Hari kemarin memang saya dapat surat dari Kejaksaan untuk menghadirkan ketiga orang tersebut,” ucapnya.

Apung menjamin adanya kasus tersebut tidak akan mengganggu kinerja Dinas Lingkungan Hidup KBB. Hal tersebut, kata dia sudah diantisipasi olehnya sejak mendapat surat pemberitahuan dari Kejari.

“Nah ini maksud Kejaksaan memberitahu melalui surat kepada saya sebagai Kepala Dinas, artinya memberitahu agar mengantisipasi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Insya Allah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan,” tutur Apung.***(Bagus Fallensky/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar