by

Karut Marut Pengangkatan Camat Ngamprah Bandung Barat

BandungKita.id, NGAMPRAH – Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya belum menerima surat rekomendasi pemerintah pusat terkait pelantikan salah satu camat di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Camat Ngamprah ini kan memang latar belakang pendidikan S1-nya Sarjana Agama dan S2-nya Ilmu Pemerintahan. Namun ini jadi perdebatan, karena berdasarkan aturan, (camat) itu sarjana S1 harus Pemerintahan,” kata Deddy Saat dihubungi BandungKita.

Dedi mengatakan, BKD Provinsi tidak pernah menerima laporan atas pelantikan Camat Ngamprah yang dilakukan Pemkab Bandung barat.

Oh udah pelantikan kang? Dilantiknya kapan?” ujar Dedi menanyakan balik kepada BandungKita saat dikonfirmasi pelantikan Camat Ngamprah tersebut.

Pihaknya menegaskan, pengangkatan camat seharusnya berdasarkan rekomendasi Kemendagri melelalui Gubernur Jawa Barat.

“Kemarin kita minta ke Kemendagri dulu untuk minta waktu konfirmasi apakah memungkinkan atau tidak, (camat dilantik). Saya enggak tahu apakah (Pemda KBB) dapat rekomendasi atau enggak dari Kemendagri. Yang jelas (surat rekomendasinya) masih saya cari juga,” kata Dedi.

Meski begitu pihaknya mengaku sudah menginformasikan persoalan ini kepada Pemda KBB. Namun belum mendapat jawaban secara pasti.

BACA JUGA:

Status Tersangka Kasus Korupsi di RSUD Lembang Ditetapkan, Hengki Optimis Pemda KBB Raih WTP

 

BREAKING NEWS….Korupsi Dana BPJS Rp 7,7 Miliar, Mantan Dirut RSUD Lembang dan Bendaharanya Jadi Tersangka

 

“Kemaren sempat di informasikan (Pemda KBB) untuk dicek kembali biodata (camat) tapi belum ada jawaban balik. Terkait rekomendasi mereka (Pemda KBB) katanya udah (dapat rekomendasi) dari Kemendagri,” kata Dedi.

Ditemui di lokasi berbeda, Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengaku dirinya tak pernah dilibatkan dalam proses rotasi mutasi ASN termasuk pada proses pengangkatan Camat Ngamprah tersebut.

“Sebenarnya saya pengen tahu lebih detail seperti apa prosesnya. Jangan sampai BKPSDM memberikan masukan ke Pak Bupati itu salah,” kata Hengky, Selasa (6/8/2019).

Hengky mengaku dirinya sempat membicarakan persoalan pengangkatan Camat tersebut dengan sejumlah ahli ilmu pemerintahan. Dia mendapat kesimpulan bahwa proses pengangkatan camat tersebut dinilai membentur aturan.

Pasalnya, jabatan camat harus diisi dengan pendidikan dasar atau S1 Ilmu Pemerintahan. Sementara, Camat Ngamprah, Aep Supriatna menggendong gelar S1 Sarjana Agama.

“Memang sempat saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman (yang ahli di bidang ilmu pemerintahan), ini agak menyalahi aturan. Tapi saya pengen coba ngobrol ke BKPSDM, kemarin memberikan masukan ke Pak Bupatinya seperti apa. Kok Pak Bupati mengangkat camat tersebut,” ujarnya.

Hengki berharap, pada masa pemerintahannya di KBB tidak dicoreng dengan kebijakan-kebijakan yang membentur aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai di KBB banyak kebijakan-kebijakan yang membentur atau melanggar Undang-undang,” kata Hengki. (Tito Rohmatulloh/Bagus Fallensky/BandungKita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment