oleh

Polres Bandung Terapkan Beberapa Pola Pengamanan Pilkades, Begini Penjelasan Kapolres

BandungKita.id, SOREANG – Sedikitnya 2.153 personel gabungan TNI-Polri akan diterjunkan untuk mengamankan Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Bandung. Rencananya, ribuan personel tersebut akan mulai melakukan pengamanan pada Jumat (25/10/2019).

Kapolres Bandung, AKBP Indra Hermawan mengatakan, ribuan personel gabungan tersebut akan disebar dan ditempatkan di 30 kecamatan yang akan menggelar Pilkades Serentak. Mereka, kata dia, akan mengamankan 2.098 tempat pemungutan suara (TPS).

“Besok para personel sudah masuk dan menempati posisi masing-masing. Mereka akan melakukan pengamanan hingga hari H+1, baru akan kami tarik kembali,” kata Indra seusai memimpin apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak di Dom Balerame Sabilulungan, Soreang, Kamis (24/10/2019), sore.

 

BACA JUGA :

Praktek Perjudian dan Kampanye Hitam Pilkades Serentak Jadi Perhatian Polres Bandung

 

 

Indra mengatakan, ada beberapa pola pengamanan yang akan dilakukan oleh para personel di masing-masing TPS. Pola pertama, yaitu 2 petugas kepolisian dibantu 8 orang Linmas mengamankan 4 TPS. Kedua, dua petugas kepolisian dibantu 16 orang Linmas mengamankan 8 TPS.

Selain itu, untuk pengamanan rayon (2 kecamatan) dan pengamana zona (4 kecamatan) juga mendapat BKO dari Dalmas Polda Jabar dan Satbrimob Polda Jabar. Mereka akan melakukan pengamanan dengan cara mobilitas dengan menggunakan sepeda motor.

“Untuk pengamanan rayon dan zona mengguakan sepeda motor. Hal ini untuk memudahkan pergerakan guna melapis pengamanan TPS. Sehingga jika terjadi sesuatu hal, maka akan lebih cepat menanganinya,” kata dia.

Indra sendiri mengaku ada delapan desa di Kabupaten Bandung yang menjadi perhatiannya. Kedelapan desa tersebut menjadi desa yang rawan konflik. Kendati demikian, untuk pengamanannya, pihaknya menebalkan personel di delapan desa tersebut.

 

BACA JUGA :

Surat Suara Pilkades Dibuat Oleh P2KD, Kepala DPMD Kabupaten Bandung: Sesuai Anggaran yang Kecil

 

 

“Ada delapan desa yang rawan konflik. Tapi kami jauh-jauh hari sudah mengantisipasi dan saat pelaksanaan pemungutan suara, kami tebalkan pengamanannya,” kata dia.

Menurut Indra, petugas akan melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai SOP jika ada upaya-upaya yang membahayakan masyarakat umum maupun petugas saat berada di lapangan.

“Aturannya sudah jelas kalau ada pengacau, karena Indonesia negara hukum. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Linud 330 dan Lanud Sulaeman. Mereka akan terjun jika sewaktu-waktu kami butuh pengutaan personel saat adanya urgensi,” kata dia.(R Wisnu Saputra/BandungKita.id)

 

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Komentar