by

Surat Suara Pilkades Dibuat Oleh P2KD, Kepala DPMD Kabupaten Bandung: Sesuai Anggaran yang Kecil

BandungKita.id, SOREANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung sudah melakukan santiaji (pelatihan) bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2019 di Kabupaten Bandung.

“Santiaji kita lakukan kemarin Senin dan Selasa. Ini tahapan terbarunya setelah sebelumnya kami melakukan pembentukan KPPS,” kata Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan Sobandi di Soreang, Rabu (16/10/2019).

 

BACA JUGA :

199 Desa di Kabupaten Bandung Gelar Pilkades Serentak 26 Oktober 2019

 

 

Tata mengatakan, selain santiaji, tahapan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan para camat dan panwas terkait pembuatan surat suara. Pasalnya, surat suara tersebut dibuat di masing-masing desa yang melakukan Pilkades.

Nantinya, kata dia, surat suara yang sudah dibuat akan didistribusikan oleh KPPS ke tiap-tiap TPS. Surat suara sendiri, menurut Tata, bentuknya seperti surat suara pada umumnya. Dimana dakam surat suara itu wajib mencantumkan nomor, foto calon kepala desa, dan nama calon kepala desa.

“Sesuai dengan anggaran yang relatif kecil, maka pembuatan surat suara dilakukan oleh masing-masing desa. Yang akan mencetak yaitu panitia pemilihan kepala desa (P2KD),” kata dia.

Ditanya terkait masalah keamanan surat suara agar tidak mudah ditiru atau digandakan, Tata mengatakan itu kewenangan P2KD. Sebab, P2KD lah yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pencetakan surat suara.

 

BACA JUGA :

Polres Bandung Petakan Kerawanan Pilkades Serentak di 199 Desa

 

 

Sementara itu untuk mengatasi kerawanan konflik yang terjadi pada proses pelaksanaan Pilkades, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung, Kodim, dan juga Satpol PP. Ia juga mengaku sudah melakukan pendekatan kepada aparat kewilayahan untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkades Serentak yang akan digelar 26 Oktober 2019.

“Kami juga sudah koordinasi dengan camat, sekcam dan P2KD untuk mengantisipasi konflik. Sudah sejak lama kami melakukan pendekatan. Sehingga jika ada informasi yang mengarah ke sana (konflik) kami serap dan secepatnya kami carikan solusinya,” kata dia.

Menurut Tata, upaya meminimalisir konflik juga dilakukan dalam agenda kampanye yang akan dilakukan selama tiga hari, yakni sejak tanggal 20 Oktober hingga 22 Oktober 2019. Kampanye itu dilakukan secara bersama-sama dan tidak dilakukan perorangan.

“Bentuk kampanyanye itu menyampaikan visi misi. Bukan berbentuk debat. Ini bisa dilakukan dengan ruang terbuka atau di dalam ruangan. Bisa jadi para calon difasilitasi untuk sepanggung. Ini juga sebagai bentuk mengantisipasi konflik,” ucap dia.

 

BACA JUGA :

Ribuan Anggota Linmas Akan Disiagakan Pada Pilkades Serentak Kabupaten Bandung

 

 

Tata juga menyinggung keberadaan alat peraga kampanye yang saat ini sudah bermunculan. Kebanyakan pemasangan alat peraga tersebut justru mengabaikan estetika lingkungan. Padahal, sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait alat peraga.

“Sudah kami sosialisasikan sebelumnya. Aturan yang tidak ads di perda maupun di perbup bisa diatur dengan tata tertib yang dikeluarkan P2KD. Kalau ada yang tidak tertib ya itu yang selesaikan P2KD dengan merujuk pada perjanjian awalnya bagaimana?. Karena masalah kearifan lokal begitu juga dengan tata tertibnya.”

“Kami berharap panitia dan calon kades bisa lebih bijaksana. Memasang alat peraga harus lihat nilai estetika lingkungan. Jangan sampai ada alat peraga di pasang di depan sekolah,” katanya.(R Wisnu Saputra/BandungKita.id)

 

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment