oleh

Wujudkan Pengelolaan RSUD Otonom, Pemkab Bandung Barat Usulkan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016

BandungKita.id, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana mengusulkan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rencana itu dilakukan terutama untuk penguatan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar.

Pasalnya, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merubah kedudukan RSUD dari UPT Fungsional, menjadi unit organisasi bersifat khusus.

“Untuk penerapan PP nomor 72 Tahun 2019 itu, kita terlebih dahulu akan mengusulkan perubahan perda nomor 9 Tahun 2016. Kita dorong perubahan perda ini masuk Prolegda tahun 2020,” ucap Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemda KBB, Rina Marlina, Senin (11/11/209).

BACA JUGA :

Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Komisi IV DPRD Dorong 3 RSUD di KBB Jadi Tipe C

 

RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus, diharapkan mampu memberikan layanan profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.

Namun, sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja perangkat daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dalam melaksanakan otonomi tersebut Direktur RSUD tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

BACA JUGA :

Sidang Kasus Korupsi Dana Klaim BPJS RSUD Lembang, Ini Penuturan Saksi Ahli Dari Inspektort KBB

 

“Jika PP ini diterapkan dan rumah sakit menjadi unit organisasi bersifat khusus, maka Dirut RSUD mesti dipimpin oleh struktural berdasarkan tipe rumah sakit. Dirut juga akan punya kuasa pengguna anggaran (KPA), menyusun rencana kerja dan anggaran sendiri,” paparnya.

Senada dengan Rina, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengatakan penerapan PP 72 tahun 2019 di KBB, terutama bagi kelengkapan organisasi RSUD sebagai unit yang bersifat khusus, harus terlebih dahulu merubah Perda.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin. (istimewa)

 

Sebetulnya, kata Asep, pemda KBB telah siap menjalankan aturan tentang status RSUD sebagai UPT Fungsional tahun 2019 ini. Namun, karena terbit PP 72 tahun 2019, pihaknya bakal mengurungkan hal itu dan fokus pada kajian penerapan aturan yang terbaru.

“Kita kaji tahun 2020, sesuai dengan kondisi kita, karena aturan dari pusat terus berubah. Sebenarnya tahun 2019 akan kita terapkan RSUD sebagai UPT, tapi muncul aturan baru ini. Jadi kita mesti merubah lagi, terutama Perda kita,” pungkasnya.***(Restu Sauqi/BandungKita.id)

 

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Komentar