by

Hengky Tak Kunjung Berikan Surat Rekom Kemendagri, DPRD KBB Bakal Gunakan Hak Interpelasi

BandungKita.id, KBB – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai menandatangani surat usulan untuk menggunakan hak interpelasi.

Hal tersebut dilakukan lantaran rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Barat Hengky Kurniawan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Bandung Barat yang dinilai terburu-buru.

Anggota DPRD KBB Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya sedang mengkaji terkait pelantikan rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan Plt Bupati Bandung Barat terhadap 160 pejabat.

Menurutnya, Ketua Dewan pernah berkirim surat ke Plt Bupati untuk meminta salinan surat rekomendasi dari Kemendagri terkait izin rotasi mutasi.

“Di Banmus kemarin sempat di tanyakan, apakah surat pimpinan dewan tersebut sudah dibalas dan salinannya sudah diberikan,” katanya.

Baca Juga:

Wawalkot Yana Pertanyakan Aksi Tolak PPKM, Tapi Berakhir Ricuh dan Pengerusakan Fasilitas Publik

Hendak Ikut Unras Tolak PPKM di Bandung, Empat Orang Diciduk Karena Bawa Senpi dan Obat Terlarang

Bawa Molotov Saat Demo Tolak PPKM di Bandung, Polisi Tetapkan H sebagai Tersangka

“Jawaban pimpinan dewan bahwa surat tersebut belum dibalas dan salinan resmi tentang surat rekom Kemendagri juga blom diterima. Jadi, kami masih menunggu salinan surat tersebut untuk di pelajari juga,” sambungnya.

Bahkan, lanjut dia, hingga saat ini koalisi belum menerima undangan atau komunikasi dari Plt Bupati Bandung Barat untuk berdiskusi dan berkoordinasi.

Iwan menyebut, rotasi dan mutasi di lingkungan Pemda KBB ini bisa disebut ‘sporadis’ lantaran intensitasnya cukup sering.

“Kalau tidak berdasarkan kajian atau pertimbangan yang baik dan tidak mengacu kepada sistem ‘merit’ ini bisa jadi problem pada manajemen birokrasi pemda,” sebutnya.

Senada dengan Iwan, Anggota DPRD KBB Fraksi Partai Gerindra Sundaya mengungkapkan, sudah ada perwakilan dari tujuh fraksi di DPRD KBB yang menandatangi surat usulan untuk menggunakan hak interpelasi.

“Soal ini akan kita bahas di Banmus dan hasilnya akan segera kita informasikan segera,” ujarnya. (Agus SN/BandungKita.id) ***

Editor: Agus SN

Comment