Turun 7 Persen, Prevalensi stunting di Kota Bandung Belum Sesuai Target

Bandungkita.id, KOTA BANDUNG – Prevalensi stunting di Kota Bandung pada tahun 2022 menyentuh 19.4 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Jumlah tersebut menurun 7 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 26,4 persen.

Capaian tersebut nampaknya tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Bandung yakni zero stunting. Namun adanya penurunan kasus stunting pun dinilai menjadi salah satu bukti keseriusan Pemkot Bandung untuk terus memberikan gizi terbaik baik masyarakat.

“Penurunan Prevalensi stunting sampai 7 persen merupakan angka yang signifikan dari hasil kerja sama semua pihak. Zero stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh pentahelix,” ujar Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandung, Dewi Kania Sari.

Dewi menuturkan, pada 2023 ini Kota Bandung menargetkan setidaknya menurutun sebesar 14 persen prevalensi stunting. Bahkan Kota Bandung kini telah memiliki aplikasi e-Penting (elektronik pencatatan stunting) yang diusung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

“Oleh karena itu, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat untuk menyelesaikan stunting. Salah satunya melalui penyeragaman data,” sambungnya.

“Aplikasi e-Penting turut berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting. Margin eror nya semoga bisa diminimalisasi juga. Sehingga untuk pendataan ke depan harus satu pintu melalui e-Penting,” ucap Dewi.

Selain itu, sebanyak 358 set antropometri kit telah disebar ke setiap posyandu di Kota Bandung sebagai alat ukur agar lebih akurat saat mengecekan kasus stunting. Pasalnya pendataan kerap menjadi salah satu kendala sehingga membedakan hasil mulai dari tingkat posyandu sampai dinas hingga pada saat dilakukan survei.

“Kita mengajukan lagi untuk menambah 300 antropometri. berharap, seluruh posyandu yang ada di Kota Bandung bisa memiliki alat ukur tersebut agar pengukurannya lebih akurat dan seragam,” tegas Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung, Yunimar Mulyana.

Comment