Bandungkita.id – CILILIN | RSUD Cililin kembali diguyur anggaran dari APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar Rp2.128.880.000 untuk penambahan ruang inap. Proyek ini digarap oleh PT Reza Berkah Abadi dengan tenggat waktu 120 hari kalender. Namun, di balik rencana ekspansi fisik, warga menuntut peningkatan kualitas pelayanan yang selama ini dinilai diskriminatif dan tidak profesional.
Padahal sebelumnya proyek ini dibantah saat Bandungkita mengkonfirmasi lanjut tentang progres rencana pembangunan (14 mei 2025), setelah tidak mendapatkan respon dari kadinkes Bantahan kembali di ungkapkan ole Dirut RSUD Cililin.
“Sudah saya konfirmasi ke Pak Kadis bahwa berita itu tidak benar, tidak ada konfirmasi maupun percakapan, serta pertemun yang membahas soal itu”. jawab Dirut melalui pesan Whatsapp, rabu 14 mei 2025.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah ada dinamika politik atau administratif yang menyebabkan ketidaksepahaman informasi terkait pembangunan gedung baru RSUD Cililin. Inkonsisten tersebut ternyata berimbas kepada pencopotan kedudukan Kadinkes KBB pada rotasi mutasi awal september kemarin.
Berita Terkait
Pemkab Bandung Barat Bakal Bangun Gedung Baru di RSUD Cililin, Telan Anggaran Rp43 Miliar
Rotasi Mutasi Pejabat KBB: Antara Dinamika Baru, Solusi Investasi dan Politis?
Bandungkita masih kesulitan mendapatkan keterangan dari Dirut RSUD Cililin, dr.Hj. Neng Siti Djulaeha Sp.PK. Dalam Pantauan, seorang pekerja berhasil kami wawancarai , “Dibangun dua lantai, masing-masing 160-meter persegi,” ujar Cecep, pegawai PT Reza Berkah Abadi saat ditemui Bandungkita.id di lokasi proyek. Pantauan kami menunjukkan bahwa pekerjaan baru sebatas pemasangan pagar seng. Belum tampak galian struktur maupun material konstruksi utama.
Lebih mengkhawatirkan, para pekerja terlihat tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja. Hal ini langsung mendapat teguran dari Kapolsek Cililin, AKP Andri Budi, S.Pd., yang meminta perusahaan mematuhi standar K3. “Kami minta perusahaan supaya para pekerja mengenakan pendukung keselamatan kerja sebagaimana mestinya,” tegasnya saat Muspika Cililin turut meninjau lokasi.
Di tengah pembangunan fisik, suara warga menggaung lebih lantang. Sudirman, warga Kampung Manapa, Desa Karangtanjung, mengaku pernah mengalami penolakan saat membawa anaknya berobat menggunakan BPJS. “Kami minta pihak rumah sakit dan para petugas medisnya melayani pasien dengan baik,” ujarnya. Ia menyebut tenaga medis RSUD Cililin sempat menolak merawat anaknya meski kondisinya membutuhkan penanganan segera.
Keluhan serupa datang dari Kepala Desa Cililin, Tedi Kusnaedi. Ia menyoroti praktik tebang pilih pelayanan antara pasien umum dan peserta BPJS. “Kewajiban rumah sakit melayani semua pasien yang datang, tanpa membeda-bedakan,” tegasnya. Tedi bahkan membagikan pengalamannya sendiri sebagai pasien BPJS yang seharusnya mendapat layanan kelas 1, namun justru tidak mendapat fasilitas dasar. “Bantal pun tidak dapat,” ujarnya sambil tertawa getir.
Pembangunan ruang inap baru di RSUD Cililin seharusnya menjadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar proyek fisik. Warga dan tokoh masyarakat menuntut agar anggaran publik yang digelontorkan tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi juga membenahi etika pelayanan dan profesionalisme tenaga medis.
Bandungkita.id akan terus mengawal proyek ini, termasuk memastikan transparansi anggaran, kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, dan yang terpenting: hak pasien untuk dilayani secara adil dan bermartabat. (Dadang Gondrong/Bandungkita.id)
Comment