BandungKita.id, SOREANG – Puluhan ribu penduduk Kabupaten Bandung belum melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal, sesuai Undang-undang Pemilu, penduduk yang bisa menggunakan hak pilihnya harus masuk dalam data KTP elektronik.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bandung Kasta Wiguna mengatakan, saat ini terdapat 63 ribu penduduk Kabupaten Bandung yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
Untuk menjamin penduduk kabupaten bisa menggunakan hak pilihnya, pihaknya terus berupaya menyelesaikan penduduk yang belum melakukan perekaman.
“Mau ada pemilu atau tidak, itu sudah tugas kami. Secepatnya kami selesaikan,” tutur Kasta.
Upaya Pemkab Bandung mempercepat proses perekaman KTP elektronik terus dilakukan. Bahkan, Bupati Bandung Dadang M Naser telah membuat surat edaran yang disebar ke seluruh desa dan kelurahan untuk dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke lapangan apakah kondisi fisik penduduk yang terdaftar tersebut benar-benar belum terekam atau unvalid.
“Kadang-kadang masih tersisa data yang datanya ada tapi raganya tidak ada. Apakah sudah meninggal atau sudah pindah atau memang data kosong itu akan kami klarifikasi ke tingkat kecamatan dibantu RT/RW di setiap desa dan kelurahan,” katanya.
Proses klarifikasi ke lapangan tersebut, menurutnya selain untuk menyisir penduduk yang belum melakukan perekaman, juga untuk mencegah adanya data ganda dalam daftar pemilih sebagaimana yang ditemukan oleh Bawaslu.
Kasta menambahkan penyebab terjadinya data ganda yang disampaikan Bawaslu hanya diindikasikan pada beberapa tiga elemen saja. Padahal menurutnya banyak penyebab terjadinya data ganda, jadi kemungkinan terjadinya data dobel ini lebih besar.
“Tapi prinsipnya saya yakin dan percaya karena pada pilgub kemarin data (pemilih) Kabupaten Bandung tidak ada masalah. Tapi kenapa ketika mau memasuki pilpres/pileg, datanya jadi banyak permasalahan. Padahal pilgub kemaren hampir clear Kabupaten Bandung bersih,” ujarnya.(LOH/BandungKita.id)
Comment