Geruduk Mapolrestabes Bandung, Massa Kecam Penangkapan Sewenang-wenang Saat May Day

BandungKita.id, BANDUNG – Puluhan massa yang tergabung dalam Persatuan Penegak Demokrasi (Panda) gelar aksi solidaritas bagi korban kekerasan aparat pada May Day 2019 di depan Mapolrestabes Bandung, Kamis (9/5/2019) lalu.

Aksi tersebut digelar sebab tindakan penangkapan yang dinilai sewenang-wenang oleh aparat Kepolisian dan tentara yang mencapai 619 massa. Selain penangkapan yang sewenang wenang, massa aksi juga mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat.

Juru bicara massa aksi, Roy menuturkan tindakan brutal polisi terhadap massa aksi yang mereka tangkap merupakan tindakan yang tak pernah diinginkan warga sipil. Warga sipil mana pun di negeri yang menjunjung demokrasi, punya hak hidup aman, terbebas dari penyiksaan, kekejaman atau tindakan tidak manusiawi.

“Demokrasi yang sering digembar-gemborkan pemerintah semestinya dijiwai dalam praktik keseharian, bagi siapa saja yang terlibat di aksi-aksi jalanan yang diinisiasi rakyat sipil,” ujar Roy.

Dari banyaknya massa yang ditangkap, Roy memaparkan salah satu korban penangkapan sewenang-wenang yang dinilai salah sasaran. Saat kericuhan terjadi, A tengah bermain skateboard di trotoar Jl. Ir. H. Juanda.

A bukanlah bagian dari massa aksi yang bergerak mengamankan diri dari Jl. Singaperbangsa dan Simpang Dago. Ia hanya kebetulan menggunakan pakaian serba hitam siang itu.

“Setelah tiba di mapolrestabes, A dan massa lainnya dipaksa jalan jongkok, ditelanjangi, digunduli, hingga tak jarang direndahkan secara verbal. Malamnya, A dibawa ke Mako Brimob. Semua massa harus tetap melek sampai ukul 02.00 WIB malam. Siapa pun yang tampak terkantuk bahkan tidur, disemprot air oleh polisi,” sebut Roy.

Sehari setelah dibebaskan, lanjut Roy, A masih enggan berbicara akibat kelelahan dahsyat yang dialaminya. Dari kesaksian sang kakak, A terlihat banyak melamun dan tak ingin berbicara banyak ihwal kejadian yang menimpanya pada 1 Mei 2019.

BACA JUGA:

Aktivis 98 : Korban Nyawa dalam Pemilu Bukan Sekadar Pahlawan

 

Jam Operasional Bandros Berubah dan Tetap Beroperasi Hingga H-1 Lebaran

 

“Penindakan yang tidak memperhatikan hak-hak anak tentu telah mengkhianati Konvenan Hak Anak (KHA) 1990 yang telah diratifikasi hak dalam UU No. 10 dan 11 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujar Roy.

Roy mengatakan, pihaknya mencatat ada empat jurnalis yang mengalami penangkapan sewenang-wenang disertai kekerasan oknum aparat. Satu fotografer Tempo, satu jurnalis kantor berita foto Eropa European Pressphoto Agency (EPA), satu jurnalis foto freelance, dan satu jurnalis media perburuhan Trimurti.id.

Jurnalis Tempo tersebut mengaku disekap tiga orang polisi dan diancam foto-fotonya akan dihapus.

“Kepada jurnalis Tempo, polisi yang memakai seragam Tim Prabu sempat mengancam, ‘Mau diabisin?’. Sedangkan jurnalis EPA dibentak dengan pertanyaan ‘Dari mana kamu?’ setelah menjawab ‘wartawan!’ sambil menunjukkan ID Pers-nya, polisi tersebut malah merampas kamera sambil menginjak lutut dan tulang kering kaki kanan si jurnalis berkali-kali. Kemudian polisi menghapus sejumlah foto,” paparnya.

Pihaknya menilai, tindakan-tindakan di luar hukum oleh aparat kepolisian dan TNI telah merampas hak atas rasa aman juga melanggar perlindungan jurnalis untuk melakukan kegiatan jurnalistik.

Dalam momen aksi solidaritas ini, Aliansi Persatuan Penegak Demokrasi (Panda) menyatakan sikap:

1. Mengecam tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dan TNI terhadap massa aksi yang memperingati May Day 2019 di Bandung.

2. Menuntut agar aparat yang melakukan tindakan sewenang-wenang pada May Day 2019 Bandung, diusut dan diadili.

3. Menuntut Polrestabes Bandung agar mengembalikan barang-barang massa aksi yang masih ditahan serta mengganti rugi barang-barang yang diambil paksa serta dirusak aparat.

4. Hentikan tindakan intimidasi, represi, dan sweeping, terhadap massa yang ditahan dan dianiaya pada May Day 2019.

5. Menuntut Kapolrestabes Bandung untuk meminta maaf di hadapan umum, karena telah membiarkan anggotanya melakukan berbagai pelanggaran undang-undang maupun peraturan kapolri.

6. Cabut MOU TNI – Polri. (Bagus Falensky/Bandungkita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment