oleh

Peraturan Wali Kota Nomor 14/2019 Dinilai Mencekik Guru Honorer, FAGI : 1.500 Guru Terancam Tak Dapat Honor

BandungKita.id, BANDUNG – Forum Aksi Guru Indonesai (FAGI) menilai Pemkot Bandung terlalu terburu-buru menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah non-PNS.

Akibatnya, sekitar 1.500 guru honorer di Kota Bandung terancam tidak mendapatkan bantuan lantaran ada ketentuan baru bagi honorer bila ingin mendapat bantuan.

“Initinya temen-temen guru honorer yang kemarin dapat bantuan di tahun 2018 berhartap tahun sekarang juga dapat. Tapi gara-gara ada perwal 14/2019 mereka jadi terancam tidak dapat,” Kata Ketua FAGI, Iwan Hermawan saat dihubungi BandungKita, Senin (13/5/2019)

Iwan menjelaskan, pemberian bantuan tersebut terhambat oleh pasal 10 yang menyangkut tentang kategorisasi guru honorer.

“Kategori A misalnya, bagi honorer yang ingin honornya UMK maka harus terdata di dapodik, harus S1 mengajar minimal 24 jam, terus masa kerjanya 2005 kesana, sehingga terjadi disparitas (perbedaan) antar satu guru dengan guru yang lain, bahkan ada yang tidak dapat,” lanjut Iwan.

Baca juga:

Waduh! Jelang Rotasi Mutasi, Hengky Kurniawan Cium Aroma Jual Beli Jabatan di Pemkab Bandung Barat

 

Atas keberatan itu, FAGI bersama serikat guru lainya menggelar pertemuan pada Jumat 10 Mei 2019 bersama Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak.

“Initinya kami sepakati yang penting semua honorer di Kota Bandung bisa dapat semua, tidak mencapai UMK juga tidak apa-apa, begitu intinya makanya kemarin berharap pemerintah Kota Bandung segera buat keputusan, karena ini mau lebaran, mereka (honorer) sangat butuh, namun keptusannya belum disampaiakan Pemkot akan melakuka kajian terlebih dahulu” kata Iwan.

Tak samapai disana, guru honorer mengancam akan menggelar aksi bila Pemkot Bandung tidak sepakat. Iwan meminta agar Pemkot Bandung menyampaiakan keputusannya maskimal tanggal 15 Mei 2019. “Jika pun solusinya tidak sesuai yang diinginkan, mungkin ya kita audiensi ramai-ramai ke pemkot,” kata Iwan.

Pada intinya, dengan terbitnya perwal tersebut ada guru honorer yang tidak dapat bantuan tambahan karena terhambat persyaratan yang terdapat di Perwal.

“Salah satu syarat misalnya itu, honorer harus mengajar 24 jam perminggu, itu susah karena memang sekolah swasta di Bandung itu banyak yang kesulitan siswa, atau misalnya tentang honorer harus tedaftar di dapodik itu prosesnya susah, akhirnya mereka terancam tidak mendapat bantuan tambahan itu,” kata Iwan.

Baca juga:

Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman di Jalur Mudik

 

lebih jauh Iwan sangat menyayangkan dengan tebitnya perwal tersebut lantaran tidak melibatkan unsur guru honorer yang sebetulnya memahami kondisi lapangan. Hasilnya, lanjut Iwan, Perwal tersebut terkesan dipaksankan dan merugikan guru honorer.

“Jutru itu, perwal ini tidak ada uji publik tidak tersosialisasi kepada guru-guru honorer, biasanya Kota bandung kalau segala sesuatu suka Uji Publik, ini tidak karena katanya waktunya mendesak, tapi percuma buru-buru akhirnya seperti ini,” Kata Iwan.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar belum memberi tanggapan atas persoalan tersebut.*** (Tito Rohmatulloh/BandungKita)

Editor: Restu Sauqi

Komentar