by

Walhi Jabar Sebut Proyek Pembangunan Universitas Muhammadiyah Tak Berizin

BandungKitan.id, BANDUNG – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencatat pembangunan gedung Universitas Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung tak berizin.

Temuan tersebut didapatkan Walhi Jabar dari laporan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek yang merasakan dampak negatif dari pembangunan tersebut.

Warga merasakan imbas bising dari proyek tersebut yang terasa hingga tengah malam. Selain itu warga kerap mencium bau pesing menyengat dari toilet portable para pekerja.

“Temuan ini berdasarkan pengaduan warga, jadi warga yang tinggal di sana mengeluhkan dampak lingkungan, sebenarnya lebih parah kalau sudah berdampak, dan pada saat itu kami respon terhadap pengaduan warga,” kata Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Meiki W. Pandeong, saat dihubungi BandungKita, Selasa (2/7/2019).

Baca juga:

Menanti Ketegasan Satpol PP dan Distaru Kota Bandung Terhadap Pembangunan WU Tower yang Tak Berizin

 

Kejadian tersebut berlangsung sekitar tahun 2018. Meiki menuturkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, diketahui bahwa pembangunan Universitas Muhammadiyah belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan, dan analisa dampak lingkungan (Amdal).

Pada 2018, kata Meiki, pihaknya pernah dilibatkan dalam proses persidangan Amdal bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Namun setelah ditelusuri undangan tersebut ternyata tidak disampaikan kepada seluruh warga di sekitar proyek, khususnya warga yang terdampak.

“Pasca persidangan itu, saya hadir langsung, akhirnya DLHK menyatakan meminta arahan dari Kementerian LHK terkait sikap yang harus dilakukan lantaran ternyata Amdal baru dibahas saat pembangunan sedang berlangsung , ini kan keliru,” Kata Meiki.

Namun sayangnya, hingga saat ini Walhi Jabar belum mendapat update terkait perkembangan terbaru atas persoalan bangunan gedung yang direncanakan berfungsi sebagai instansi pendidikan tersebut.

Akhirnya, secara inisiatif Walhi Jawa Barat saat itu mengajak warga terdampak pembangunan menghadiri sidang Amdal untuk diberi kesempatan menyampaikan kondisi riil di lapangan, terkait dampak negatif yang mereka rasakan.

“Sedangkan proyek itu tidak ada izin. Tidak ada plang IMB dan sebagainya. Kami ajak warga ikut sidang Amdal untuk dapat kesempatan. Singkatnya sidang Amdal untuk proyek Universitas Muhammadiyah itu, diskors. Kabar terakhir, ya itu tadi minta fatwa dari KLHK,” kata Meiki.

Baca juga:

Wu Tower di Pasteur Diduga Belum Kantongi Amdal, Pemkot Bandung Dinilai Tutup Mata

 

Pihaknya sangat menyayangkan terkait adanya kejadian tersebut lantaran Pemerintah Kota Bandung dinilai belum tegas dalam menegakkan disiplin pembangunan gedung. Sehingga dikhawatirkan memberi preseden buruk terhadap pengembang lain yang menilai bisa langsung membangun, tanpa pusing mengurus perizinan.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kamalia purbani mengatakan, terkait polemik pembangunan proyek Universitas Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, pihaknya masih perlu melakukan kajian lebih lanjut.

Kamalia beralasan, bahwa pada tahun 2018 pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sehingga belum mengetahui secara detail alur persoalan tersebut bermula.

“Kalau saya ditanya tanya soal (Universitas) Muhammadiyah saya enggak bisa ngasih info, orang saya belum jadi kepala dinas,”kata Kamalia saat di hubungi BandungKita.id, Rabu (3/7/2019)

Padahal, Perda Kota Bandung Nomor 14 tahun 2018 menjelaskan, jika pembangunan dilakukan tanpa mengantongi izin, maka berpotensi dilakukan pembongkaran dan denda 10% persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja tampak terus mengerjakan pembangunan. Sejumlah pekerja juga tampak berlalu-lalang, baik di luar, maupun di dalam area proyek tersebut. (Tito Rahmatullah/BandungKita.id)

Comment