by

Eksekusi Lahan KCIC di Padalarang Dinilai Cacat Hukum

BandungKita.id, PADALARANG – Kuasa hukum warga tergusur di RT 01 RW 04, Desa Suka Tani, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ony Jogo menilai eksekusi lahan yang dilakukan untuk proyek Kereta Cepat cacat prosedur.

“Ada statemen dari pihak pengembang mengatakan pihaknya sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat. Ternyata sama sekali dibuktikan dengan surat yang ditanda tangani kepala Desa Suka Tani, tidak pernah ada musyawarah yang dilakukan antara pengembang dengan masyarakat,” ungkap Ony di lokasi, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, pihak pengembang mengklaim sudah melakukan musyawarah pada tanggal 17 dan 18 Mei 2019. Klaim musyawarah tersebut dijadikan dasar disahkannya penetapan eksekusi lahan.

BACA JUGA:

Eksekusi Lahan KCIC di Padalarang, Seorang Ibu Jatuh Pingsan

 

Hasil Mediasi, Dua Peserta CPNS yang Dipaksa Mundur Tetap Dinyatakan Tidak Lolos

 

“Pernah dipaksa tanda tangan untuk sepakat. Saya melarang itu. Kalau ada musyawarah, mana musyawarahnya? Tidak terjadi. Klaim musyawarah tersebut dijakdikan dasar eksekusi. Itu cacat hukum,” tegasnya.

Ony menjelaskan, warga tidak permasalahkan nilai ganti rugi sebab kata Ony, nilai ganti rugi harus keluar dari musyawarah.

“Sebenarnya tidak permasalahkan nilai ganti rugi. Nilai kan efek dari musyawarah. Tapi mereka menetapkan sepihak. Ini bukan kepentingan umum. Ini kepentingan bisnis,” pungkasnya.***(Bagus Fallensky/BandungKita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment